INDUSTRI

Kemenperin Klaim Meningkatnya Kebutuhan Gula Seiring Kinerja Positif Industri

MONITOR, Jakarta – Kementerian Perindustrian memproyeksi kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) untuk sektor industri makanan dan minuman serta industri farmasi naik sebesar 5-6 persen per tahun. Peningkatan ini mengikuti pertumbuhan kedua sektor industri tersebut yang mampu di atas 7 persen per tahun.

Pada periode Januari-September 2018, industri makanan dan minuman tumbuh mencapai 9,74 persen, sedangkan industri farmasi tumbuh 7,51 persen pada kuartal I tahun 2018. Kami pun memproyeksi pertumbuhan kedua sektor itu mampu di atas 7-8 persen pada tahun 2019, kata Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono di Jakarta, Selasa (15/1).

Sigit menjelaskan, kinerja positif yang akan dicatatkan industri makanan dan minuman di tahun politik ini karena adanya kegiatan Pileg dan Pilpres serentak pada 17 April 2019. Momentum ini dinilai bakal membuat lonjakan terhadap konsumsi produk makanan dan minuman.

Sementara itu, kami perkirakan pertumbuhan industri farmasi mampu menembus level 7-10 persen di tahun 2019. Selain dipacu peningkatan investasi, kinerja positif industri farmasi terkatrol dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), paparnya. Program JKN itu masih menjadi magnet bagi investor untuk ekspansi, karena dapat meningkatkan permintaan di pasar domestik.

Untuk itu, dalam menjaga keberlanjutan produktivitas di sektor industri, Kemenperin terus berupaya memastikan ketersediaan bahan baku. Selama ini, aktivitas manufaktur konsisten memberikan efek berantai bagi perekonomian nasional, di antaranya melalui peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor.

Salah satunya adalah kebutuhan GKR. Pada tahun 2018, realisasi penyaluran GKR untuk industri makanan dan minuman, serta farmasi sebesar 3,0 juta ton, yang dipenuhi oleh pabrik GKR yang mengolah gula mentah (raw sugar/RS) impor sebesar 3,2 jt ton, ungkap Sigit.

Menurutnya, rekomendasi impor yang dikeluarkan Kemenperin berupa impor gula mentah diberikan kepada industri yang mengolah gula mentah menjadi GKR untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri makanan dan minuman, serta farmasi.

Lebih lanjut, impor gula mentah yang akan diolah menjadi GKR dalam rangka memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman hanya 2,8 juta ton pada tahun 2019, turun sekitar 12,5 persen dibandingkan tahun 2018 walaupun pertumbuhan industri makanan dan minuman di tahun ini diprediksi tetap naik di atas 8 persen. Impor gula mentah selama ini didatangkan dari India, Thailand, Australia, dan Brasil, sebutnya.

Sigit menambahkan, pemerintah berupaya menekan volume impor dengan menggenjot investasi industri gula terintegrasi dengan kebun. “Saat ini, sudah ada tiga investor yang menyatakan berkomitmen berinvestasi di sektor ini. Pabrik gula terintegrasi yang selesai baru satu dari tiga yang saat ini sedang melakukan investasi,” imbuhnya.

Recent Posts

John Herdman Latih Timnas, Ketua Komisi X DPR Ingatkan Jangan Instan!

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memandang penunjukan John Herdman sebagai…

2 jam yang lalu

Temui Mendiktisaintek, UMMI Bogor Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi

MONITOR, Jakarta - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI, Prof. Brian Yuliarto, menerima…

5 jam yang lalu

Kemenag Aceh Besar Salurkan Bantuan dan Trauma Healing di MIN 4 Pidie Jaya

MONITOR, Jakarta - Tim Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar melaksanakan…

8 jam yang lalu

Rayakan HAB ke-80 Secara Sederhana, Kemenag Fokuskan Dana untuk Korban Bencana

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar Tasyakuran Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Tahun…

8 jam yang lalu

Pakar: KUHP dan KUHAP Baru Bukti Kedaulatan Hukum Nasional Indonesia

MONITOR, Jakarta - Pakar kebijakan publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai kehadiran…

10 jam yang lalu

Benny Harman Tolak Pilkada Lewat DPRD, Bukan Solusi Biaya Politik!

MONITOR, Jakarta - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali mengemuka.…

11 jam yang lalu