Abdul Basyid Has Siap Perjuangakan Ketersediaan Layanan Kesehatan di Wilayah Terluar Kepri

1009
Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Kepri, Abdul Basyid Has

MONITOR, Natuna – Sebagai Provinsi Kepulauan yang terpisah satu sama lain, Kepualauan Riau (Kepri) disatu sisi menghadirkan potensi sumber daya melimpah, letak yang strategis untuk perdagangan. Disisi lain mengahdirkan beragam persoalan seperti keterhubungan antar pulau, dan pemerataan pembangunan.

Salah satunya, persoalan ketersediaan tenaga kesahatan dipulau-pulau terluar Kepri. Seperti dilansir media ini, Selasa (8/1/2019), setelah pelaksanaan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) jumlah dokter di Kecamatan Pulau Laut berkurang. Kini, dokter yang melayani warga kecamatan ini tinggal satu orang. Kondisi ini merupakan salah satu kendala yang dialami oleh daerah-daerah yang terbilang jauh dari pusat pemerintah di Kepri.

Merespon hal tersebut, Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Kepri, Abdul Basyid Has prihatin dengan ketersediaan tenaga-tenaga ahli baik kesetahan maupun pendidikan di wilayah terluar Kepri. Kedepan kondisi ini harus ditangulangi dengan kebijakan berkala, memang sulit untuk memikat tenaga ahli ke daerah perbatasan, solusinya adalah membangun daerah tersebut dengan segala potensinya.

“Layanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat masayarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Persoalan klasik daerah kepulauan seperti itu harus diatasi dengan pembangunan merata, memberikan harapan yang lebih besar agar masyarakat bisa berkembang disana. Jangka panjangnya mendorong peningkatan taraf pendidikan dengan peningkatan kesempatan dan beasiswa bagi masyarakat pesisir agar nantinya bisa kembali ke daerahnya. Jangka pendeknya menyalurkan tenaga kesehatan secara merata,” Jelas Abdul Basyid Has saat dimintai komentar, Kamis (10/1/2019).

Tokoh Kepri tersebut kedepan berkomitmen untuk memastikan ketersediaan semua layanan dasar bagi masyarakat Kepri terkhusus diwilayah terluar dengan mendorong pemerintah daerah serta pusat dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung hal tersebut. “Persoalan ini harus segera ditangani dengan baik, karena menyangkut keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya Kepri,” tegasnya.