SUMATERA

Rahmat Mirzani Djausal Inisiasikan Kebijakan Tata Kota Atasi Persoalan Banjir di Bandar Lampung

MONITOR, Bandar Lampung – Banjir menjadi permasalahan menahun di Kota Bandar Lampung, hampir setiap musim hujan banjir merendam pemukiman warga. Setidaknya selama tahun 2018 terjadi dua kali banjir besar di Kota Bandar Lampung pada bulan Mei dan Desember yang menyebabkan kerugian jiwa dan materi.

Menatap tahun 2019, Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandar Lampug, Rahmat Mirzani Djausal berharap persoalan banjir menjadi perhatian serius semua pihak, karena jika terus dibiarkan penanganannya akan semakin sulit kedepan. Meskipun kita semua tidak bisa menutup mata upaya-upaya pemerintah kota dalam mengatasi persoalan banjir, walaupun belum maksimal.

“Persoalan banjir menjadi salah satu prioritas kebijakan yang ingin saya perjuangkan di Bandar Lampung. Semua pihak harus bekerja sama untuk menuntaskannya, sejauh ini patut diapresiasi kinerja pemerintah kota meski belum menunjukan hasil yang maksimal, Kedepan ini harus ditangani secara serius,” ucap Rahmat Mirzani Djausal saat diwawancarai di Bandar Lampung, Senin (7/1/2019).

Tokoh muda Lampung tersebut menambahkan rekonstruksi tata kota dan drainase menjadi solusi untuk mengentaskan persoalan banjir. Beliau menginisiasikan peraturan daerah yang tentang pengelolaan tata kota yang dikhususkan untuk daerah-daerah yang rawan banjir.

“Kedepan yang akan mendorong penata kota yang ramah lingkungan di Lampung terutama di ibukota Bandar Lampung, harapannya akan mampu mengurangi intensitas banjir yang selama ini mengahantui masyarakat,” lugas Caleg Partai Gerindra tersebut.

Inisiasikan kebijakan tersebut didukung banyak pihak, salah satunya tokoh masyarakat Teluk Betung Darmono. Menurut Darmono selama ini Teluk Betung salah satu daerah rawan banjir yang disebabkan banyak drainase yang sudah tertutup beton bangunan, sehingga air tidak bisa mengalir ketika hujan.

“Program tata kota sangat penting, mengingat Bandar Lampung turun hujan sedikit langsung banjir. Banyak ruang terbuka yang sudah jadi pemukiman dan drainase yang tertutup beton bangunan, kalau tidak secepatnya diatas akan semakin sering banjir terjadi. Saya berharap program tersebut benar-benar dilaksanakan,” Ucap Darmono saat diwawancarai di Bandar Lampung, Senin (7/1/19).

Recent Posts

Bidik 300 Tenant dan 10 Ribu Pengunjung, Expo UMKM Haji dan Umrah 2026 Siap Digelar

MONITOR, Madiun - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mendorong penyelenggaraan Expo UMKM &…

26 menit yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Ekosistem Wirausaha Sulsel melalui Bursa Wirausaha Unggulan

MONITOR, Makassar — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat ekosistem kewirausahaan daerah melalui…

12 jam yang lalu

Dari Aspirasi Komunitas Tuli hingga Masuk MTQ Nasional, Kemenag Terus Kembangkan Al-Qur’an Isyarat

MONITOR, Semarang - Pengembangan Al-Qur’an Isyarat di Indonesia terus bergerak maju, mulai dari aspirasi komunitas…

14 jam yang lalu

Menteri Agama Lantik Dirjen Pesantren Pertama dan Empat Rektor PTKN

MONITOR, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melantik Direktur Jenderal (Dirjen) Pesantren pertama serta empat…

17 jam yang lalu

Kemnaker: UU PPRT Perjelas Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja…

18 jam yang lalu

Kemenhaj Luncurkan Hotline Pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” untuk Perkuat Perlindungan Jemaah

MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meluncurkan hotline pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan…

20 jam yang lalu