Kritik Kebijakan Pertanian, Relawan Al-Jamin nilai Fadli Zon sesat pikir

MONITOR, Jakarta – Di akhir tahun 2018, Wakil Ketua DPR RI yang merupakan politisi Parta Gerindra, Fadli Zon melontarkan pernyataan secara resmi melalui siaran pers (31/12), tentang keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK dalam sektor pertanian.

Tak tanggung-tanggung, Fadli Zon menilai selama pemerintahan Jokowi-JK gagal gagal menjaga ekosistem bisnis usaha tani di Indonesia sepanjang tahun 2018. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran kebijakan pemerintah di bidang pertanian tidak memiliki konsep dan konsistensi.

Tentang hal ini, mendapat reaksi keras dari Aliansi Jokowi Ma’ruf Amin (AL-JAMIN). Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, AL-JAMIN, Immanuel Hutapea menilai pernyataan yang disampaikan politisi Partai Gerindra tersebut merupakan pandangan yang keliru bahkan sesat pikir. Pasalnya bicara asal-asalan tanpa data dan tanpa memahami betul tentang kebijakan dan capaian pembangunan pertanian.

Faktanya, ucap Immanuel, kinerja pangan di era pemerintahan Jokowi menuai banyak kemajuan. Pertama, hasil kajian yang dirilis tiap tahun oleh The Economist Inteligence Unit (EIU) menunjukkan Global Food Security Index-GFS atau Peringkat Ketahanan Pangan Indonesia terus membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari 113 negara yang dikaji, pada tahun 2017 Indonesia menempati rangking ke 69 dengan skor 51,3 dan naik 0,2 poin dibanding pada tahun 2016 yang menempati posisi 71 dengan skor 51,1.

“Dari data ini, sangat jelas kinerja sektor pertanian era pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ini lembaga riset dunia yang eksistensi resmi, bukan abal-abal atau asal bicara. Mewujudkan ketahanan pangan ini tentu tidak mudah, kalau bukan dengan kerja keras dan konsep yang sistematis yang tertuang dalam Roadmap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah di Bidang Pertanian. Dengan demikian, data ini membuktikan bahwa Fadli Zon itu SESAT PIKIR dan DUNGU bicara soal pertanian,” demikian dikemukan Immanuel di Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Kedua, lanjut Immanuel, pada era Presiden Jokowi, setidaknya sudah dicabut 291 regulasi pertanian yang bersifat menghambat dan telah membentuk tim percepatan investasi. Misalnya, pengadaan pola tender diubah menjadi penunjukan langsung sehingga penyediaan sarana produksi menjadi cepat dan lancar. Hasilnya sangat nyata, dulu petani sering keluhkan benih, pupuk, air dan lainnya, sekarang relatif berkurang bahkan tidak ada keluhan.

“Dampak dari deregulasi, investasi pertanian 2018 naik menjadi Rp 61 triliun atau 110% dibandingkan 2013 yang hanya Rp 29,3 triliun. Ini bukti nyata Presiden Jokowi dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berhasil mewujudkan ekosistem bisnis usaha tani di Indonesia sangat bagus. Mudah-mudahan Fadli Zon tidak buta hatinya melihat data ini,” ujarnya.

Ketiga, secara kasat mata dapat dirasakan, dulu masyarakat keluhkan pasokan pangan langka dan harga tinggi saat Hari Besar Nasional yakni Ramadhan Lebaran, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru, kini dua tahun terakhir terbukti pasokan cukup dan harga stabil. Begitu pun daya beli petani menguat. Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) tahun 2017 sebesar 111,77, naik 5,39% dari 2014 hanya 106,05 dan Nilai Tukar Pertanian (NTP) tahun 2017 sebesar 102,25, naik 0,97% dibanding 2014 yang hanya 102,03.

“Alhasil, Inflasi terjaga, petani untung dan konsumen tersenyum. Berdasarkan data BPS, sektor pertanian menurunkan Inflasi. Inflasi bahan makanan 2017 sebesar 1,26%, turun 88,9% sejak 2013 sebesar 11,35%. Lagi-lagi dengan data ini, Fadlin Zon terbukti lagi kedunguan dan sesat pikirnya,” sebut Immanuel.

Keempat, sebut Immanuel, data BPS pun menyebutkan jumlah penduduk miskin 3 tahun terakhir menurun. Tahun 2015 sebanyak 1.78 juta jiwa, 2016 turun 1.72 juta jiwa dan 2017 turun lagi sebanyak 16,31 juta jiwa. Jika dilihat pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin di pedesaan sebanyak 15,81 jita jiwa, turun 10,88% dibanding Maret 2013 sebesar 17,74 juta jiwa.

“Artinya penurunan kemiskinan ini jelas akibat kebijakan pangan, karena penduduk di pedesaan sebagian besarnya adalah petani,” sebut dia.

Berdasarkan data BPS pun, kinerja sektor pertanian berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Ini berkat ekspor pertanian yang terus meningkat. Nilai ekspor tahun 2017 sebesar Rp 441 triliun, naik 24,47% dibandingkan 2016 sebesar Rp 385 triliun. Alhasil, neraca perdagangan pertanian 2017 surplus Rp 214 triliun, lebih tinggi dari 2016 yang hanya Rp 142 triliun.

“BPS pun merilis PDB sektor pertanian 2017 sebesar Rp 1.344 triliun, naik Rp 350 triliun dari 2013 yang hanya Rp 995 triliun. Sekali lagi saya tegaskan, dengan data ini, Fadli terbukti lagi sesat pikir dan dungu,” beber Immanuel.

Lebih lanjut Immanuel menegaskan di era Presiden Jokowi, Kementerian Pertanian telah blacklist 5 importir bawang putih nakal dan 5 importir bawang bombai mini. Bersama KPPU telah menindak kartel daging sapi, ayam, telur, jagung dan lainnya, bersama Satgas Pangan menindak 782 kasus dan tersangka, termasuk kasus beras PT IBU.

“Masalah-masalah yang merugikan petani dan konsumen seperti ini kan sekarang disikat habis. Para mafia pangan tidak diberi ruang untuk menindas petani dan merugikan negara,” tegasnya.

“Bangsa ini kuat dibangun dengan optimisme dan sungguh-sungguh dengan program keberlanjutan. Karena itu, kami dari AL-JAMIN pun tidak memberikan ruang untuk orang dungu dan sesat pikir seperti Fadli Zon yang terus mau merusak bahakn membuat negara ambruk dengan pemikiran yang psimisnya itu. Di matanya pemerintah tidak pernah benar. Ini sangat merusak sehingga harus disikat,” tandas Immanuel.