PEMERINTAHAN

Kementan Raih 3 Penghargaan WBK dan 1 WBBM

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil meraih penghargaan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu: Balai Besar Veteriner Denpasar, Balai Besar Karantina Pertanian, Makassar, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Surabaya serta Balai Besar Inseminasi Buatan, Singosari sebagai penerima penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diserahkan langsung oleh Menpan RB, Syafruddin di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin (10/12/18)

Syafruddin dalam sambutannya mengingatkan bahwa apresiasi WBK dan WBBM adalah upaya dalam membentuk pemerintahan yang bersih, “Bukan sekedar retorika, jargon atau slogan semata mata, reformasi birokrasi itu nyata dan terukur. Penerapan WBK dan WBBM menjadi napas dalam.pemerintahan yang lebih profesional melalui kerja keras dan integritas yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Syafruddin.

Sebelumnya Kementan juga telah meraih pernghargaan sebagai salah satu Kementerian, Lembaga, dan Organisasi Pemerintah Daerah (KLOP) terbaik kategori Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai rangkaian dari Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018.

Sepanjang tahun 2018 ini, ada 910 unit kerja instansi pemerintah yang diusulkan untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN), jumlah ini mengalami kenaikan 88, 4% sejak tahun 2017 yang hanya sebesar 483 unit kerja. Hasil evaluasi di tahun ini ditetapkan sebanyak 200 unit kerja sebagai WBK, 5 unit kerja di tetapkan sebagai WBBM yang berasal dari 195 Kementerian dan Lembaga, 1 provinsi dan 10 Kabupaten kota.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementan, Abdul Halim mengatakan Kementerian Pertanian telah membulatkan tekad untuk memberantas korupsi dan menghapus gratifikasi sejak tahun 2009. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui Pembinaan Antikorupsi dan pembentukan Unit Pengelola Gratifikasi mulai dari pusat sampai dengan tingkat Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementan.

Upaya pengelolaan gratifikasi tersebut juga dikuatkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97 tahun 2014 tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi lingkup Kementerian Pertanian. Aksi-aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementan yang dilaksanakan secara konsisten telah membuahkan hasil.

Recent Posts

Buka AICIS+ 2026, Menag Minta PTKIN Tidak Kaku Hadapi Tantangan Zaman

MONITOR, Cirebon — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa generasi masa depan tidak lagi beragama…

2 jam yang lalu

Jasa Marga Raih Satya JKN Awards atas Komitmen Pelindungan Kesehatan Pekerja

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026…

6 jam yang lalu

asa Marga Lakukan Pemeliharaan di Ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi

MONITOR, Bandung - Kesiapan infrastruktur dan perlengkapan jalan menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan serta…

11 jam yang lalu

Transformasi Layanan Haji 2027, PPIH Dituntut Lebih Responsif dan Berorientasi Jemaah

MONITOR, Jakarta — Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa…

11 jam yang lalu

Menteri Agama Bicara Tiga Kekayaan Santri, Ilmu, Adab, dan Hikmah

MONITOR, Tuban - Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan kepada santri Pondok Pesantren Langitan agar menjaga adab…

12 jam yang lalu

Kuliah Subuh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Prof Rokhmin: Imtak dan Penguasaan Iptek Fondasi Kemajuan Bangsa

Dalam kuliah subuh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Guru Besar IPB University itu menekankan…

1 hari yang lalu