Pemprov DKI Ingin Jadikan JPO di Ibu Kota Kekinian

MONITOR, Jakarta – Gubernur Jakarta Anies Baswedan punya konsep yang modern dalam membangun keberadaan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Ibukota. Orang nomor satu di Jakarta ini ternyata ingin merubah konsep keberadaan JPO di Jakarta dengan konsep moderen atau kekinian.

JPO dengan konsep kekinian yang dimaksud Anies, salah satunya nanti bisa dilihat di kawasan Sudirman tepatnya di depan Gedung Ratu Plaza.

Dengan anggaran Rp 56 miliar, sedikitnya saat ini ada 3 JPO yang sedang direvitalisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Anies pun beralasan, kalau pembangunan JPO dengan model kekinian tersebut guna menunjang nilai estitika

“Tiga JPO yang sedang direvitalisasi ini nantinya tidaj hanya berfunsi untuk penyebrangan saja tetapi juga lebih dari itu yakni memiliki fungsi estetika,” kata Anies saat meninjau salah satu JPO keninian yang ada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa sore (4/11).

Menurut Anies, pembangunan JPO kekinian itu ditargetkan rampung akhir bulan Desember 2018 ini. Khusus kawasan Sudirman Anies memastikan pembangunannya menjadi prioritas utama yang ramah pejalan kaki.

“Jadi nanti rancangannya, desainnya akan membuat suasana di jalan sudirman ini menjadi jauh lebih baik. Mudah-mudahan revitalisasi ini, kalau menurut jadwal tadi, akhir bulan ini akan selesai, sehingga akhir tahun nanti sudah bisa dilihat hasilnya,” tukasnya.

Diinformasikan, adapun ketiga JPO yang dibangun dengan konsep lebih modern ini menghabiskan biaya sebesar Rp 56 miliar.

Dengan rincian biaya pembangunan JPO Ratu Plaza Rp 17,4 miliar, JPO Gelora Bung Karno Rp 18,5 miliar, dan JPO Polda Metro Jaya Rp 19,3 miliar. Biaya belasan miliar rupiah untuk satu JPO itu termasuk pemasangan lift, instalasi listrik, dan penerangan dengan sistem panel surya.

Ongkos ini diperkirakan dari harga satuan perencanaan pembangunan JPO tahun 2018 oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Dalam biaya itu juga tercatat, di tiap JPO akan dipasang masing-masing lima kamera pemantau (CCTV).

Di samping itu, terdapat biaya konsultan untuk melakukan survei tiga JPO sebesar Rp1 miliar. Rinciannya, Rp957 juta untuk jasa personel, Rp10 juta untuk pembuatan dokumen atau laporan, dan pajak pertambahan nilai 10 persen sebesar Rp96 juta.