MONITOR, Jakarta – Setelah sebelumnya menyebut Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menyebut Soeharto sebagai guru korupsi, kini nama mantan Presiden RI ke-2 itu kembali diungkit.
Adalah Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, yang menyebut penguasa Orde Baru itu sebagai simbol korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Apa yang disampaikan Raja Juli itu tentu saja membuat Partai Berkarya kembali geram. Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang menegaskan, Sekjen PSI itu bakal masuk daftar bersama Wasekjen PDIP Ahmad Basarah yang akan dilaporkan ke polisi.
“Biar bertambah daftar yang akan dilaporkan. Mereka tidak takut dosa. Agamanya apa ya? Jangan-jangan ideologinya sama dengan PKI. Kok mantan presiden kita dihina begitu,” kata Andi ketika dikonfirmasi, Sabtu 1 Desember 2018.
Partai Berkarya sendiri memang erat kaitannya dengan Cendana. Partai itu dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Putri Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan. Soeharto dan Orde Baru kerap menjadi jualan kampanye Pemilu 2019 ini.
Andi mengklaim masih banyak yang mengidolakan Soeharto. Dia pun mengakui KKN menjadi alasan Soeharto diturunkan, namun bukan jadi alasan untuk menyudutkan.
“Pak Harto memang diturunkan salah satunya karena KKN mau dikurangi, tapi samimawon juga sampai kini. Toh KKN merajalela di mana-mana. Jangan terlalu suka menyudutkan dan mencap Pak Harto dengan berbagai istilah yang tidak senonoh,” ujarnya.
Dia membantah ucapan Antoni bahwa Soeharto adalah simbol KKN. Andi menuding orang yang antitesis dengan Soeharto adalah PKI. “Bisa jadi yang antitesis dari itu yang menyatakannya yang suka korup dan pemuja ideologi PKI,” pungkasnya.
Sebelumnya, Raja Juli Antoni tidak yakin dengan komitmen pemberantasan korupsi Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Karena Prabowo tak bisa dipisahkan dari rezim Orde Baru. Mengingat Prabowo adalah mantan menantu Suharto.
Antoni tak segan menyebut Presiden kedua RI itu sebagai simbol korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ini membuat aktivis melengserkan Suharto dan kroninya pada zaman itu.
“98 kita turun ke jalan menurunkan rezim Suharto dengan tiga alasan itu KKN, Korupsi Kolusi Nepotisme, dan ini secara politik terang benderang bahwa simbol KKN itu Pak Harto. Dan Pak Prabowo ada di sana mempertahankan Pak Harto,” ujar Antoni di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat 30 November 2018.
