MONITOR, Jakarta – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menolak relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam paket kebijakan XVI. Kebijakan tersebut dinilai tidak relevan untuk mendatangkan investasi ke Indonesia.
Hal itu diungkapkan Ketua Badan Otonom Hipmi Tax Center Ajib Hamdani, mewakili Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia, di depan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada Rapat Terbatas tentang relaksasi DNI sebagai bagian Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 di Kementerian Perekonomian Jakarta Pusat, Kamis 22 November 2018.
“Konsideran yang dibangun dibuat Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 ini adalah untuk memberikan relaksasi fiskal. Tetapi, ketika kemudian yang di formulasikan hanya sekedar relaksasi DNI, ini yang perlu kita kritisi,” ujar Ajib.
Menurutnya, relaksasi DNI cenderung tidak efektif menarik investasi asing. “Kita bisa melihat kebijakan tahun 2016 sebanyak 41 bidang pembukaan DNI, sebagian besar tidak optimal,” papar Ajib. Tetapi di sisi lain, relaksasi DNI ini malah membawa kegaduhan ekonomi di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Usai rapat dengan Darmin, Ajib mengatakan pihaknya akan memberikan masukan tertulis kepada pemerintah atas draft kebijakan ini. Hipmi juga akan tetap berada dipihak pelaku UMKM.
“Kalau masukan diterima, syukur. Hipmi akan bergandengan tangan dengan Pemerintah. Tetapi kalau masukan tidak diterima, Hipmi tetap lebih memilih memperjuangkan para pelaku usaha di sektor UMKM ini. Karena pelaku UMKM ini adalah para pahlawan ekonomi bangsa,” ucap Ajib.
