SOSIAL

Kasman Singodimedjo Terima Gelar Pahlawan Nasional setelah enam tahun tertunda

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo baru-baru ini menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap republik ini, salah satunya yakni Kasman Singodimedjo dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (08/11/2018).

Kasman merupakan tokoh yang aktif di berbagai organisasi, mulai Jong Java (Perkumpulan Pemuda Jawa), Jong Islamiten Bond (Organisasi Pemuda Islam), Masyumi hingga Muhammadiyah. Ia juga pernah menjadi Komandan Pembela Tanah Air (PETA).

Staf Khusus Presiden RI Bidang Keagamaan Tingkat Internasional, Siti Ruhaini Dzuhayatin, menilai penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini merupakan bentuk perhatian Presiden Joko Widodo yang sangat besar kepada Muhammadiyah. Terlebih, Mr. Kasman Singodimedjo merupakan tokoh Muhammadiyah yang memiliki andil cukup besar kepada Negara Republik Indonesia sejak masa kemerdekaan.

“Ini sekaligus merupakan pengakuan pemerintah republik Indonesia terhadap peran dan kontribusi Muhammadiyah dalam memperjuangkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia bahwa Muhammadiyah telah memberikan sumbangan penting kepada Negara dalam bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan politik, ujar Ruhaini Dzuhayatin di Jakarta, Sabtu (10/11/2018).

Ruhaini menjelaskan salah satu peran penting Kasman dalam kemerdekaan Indonesia, adalah ketika ia bertanggung jawab terhadap pengamanan pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Kasman berperan untuk menyatukan situasi kebangsaan yang kala itu rentan dengan perpecahan.

“Sikap Kasman ketika menjabat sebagai anggota PPKI patut dihadirkan sebagai contoh. Setelah BPUPKI merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, dan UUD 1945 ini hendak disahkan, muncul perdebatan seputar pencantuman tujuh kata _“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”_ dalam Piagam Jakarta. Terjadi perdebatan antara kelompok Islam dan kelompok di luar Islam. Kelompok di luar Islam berkeberatan dengan pencantuman tujuh kata itu. Ketika situasi yang memanas, Kasman melakukan lobi politik ke berbagai pihak. Melalui kemampuan lobinya, ia berhasil membujuk tokoh-tokoh Islam, termasuk Ki Bagus Hadikusumo, untuk menghapus tujuh kata tersebut dan menggantinya dengan _Ketuhanan Yang Maha Esa_,” terang Ruhaini.

Penggantian tujuh kata ini, dikatakan Ruhaini, sebagai  langkah  cerdas Kasman untuk menjauhkan Islam dari kepentingan-kepentingan politik partisan.  Hal tersebut juga menguatkan kematangan umat Islam untuk memiliki ‘self control’ dalam melaksanakan Syariat secara mandiri tanpa perlu kontrol negara.

“Kematangan inilah yang mampu mewujudkan negosiasi harmonis Islam dan demokrasi pada masyarakat Muslim terbesar di dunia, tanpa terjebak dengan politik identitas keagamaan,” tegasnya.

Recent Posts

Inovasi Lingkungan Pertamina Patra Niaga Diklaim Mampu Tekan Emisi hingga 45,6 Persen

MONITOR, Jakarta — Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) melalui unit…

2 jam yang lalu

Silatnas & Pengaosan IKTASA ke-100 Perkokoh Peran Alumni dalam Membangun Bangsa

MONITOR, Jakarta - Ikatan Alumni Assalafie–Assalafiat (IKTASA) menggelar Silaturrahim Nasional (Silatnas), Pengaosan ke-100, serta pengukuhan…

2 jam yang lalu

Program Belanja Nasional Triwulan I 2026 Lampaui Target, Transaksi Tembus Rp184 Triliun

MONITOR, Jakarta — Kementerian Perdagangan mencatat capaian positif Program Belanja Nasional Triwulan I 2026 yang berhasil…

2 jam yang lalu

Pertamina Patra Niaga Perkuat Ketahanan Energi Nasional, STS Kalbut Jadi Urat Nadi Distribusi LPG Indonesia

MONITOR, Surabaya — Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui penyediaan dan…

11 jam yang lalu

Kemenperin Sosialisasikan Permenperin 2/2026 Perkuat Tata Kelola Lingkungan Kawasan Industri

MONITOR, Jakarta — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat upaya menciptakan iklim investasi industri yang kondusif, efisien,…

12 jam yang lalu

Menaker Tegaskan PKB Harus Dikawal Ketat, Tantangan Terbesar Ada pada Implementasi

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) harus dikawal secara…

1 hari yang lalu