PBB, Organisasi Perdamaian yang Lahir di Tengah Konflik

MONITOR, Jakarta – Lahir atas kebutuhan untuk menengahi konflik yang terjadi di dunia internasional lewat jalur negosiasi, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadopsi dan ditandatangani pada 26 Juni 1945 siap untuk ditegakkan.

Piagam tersebut sebelumnya ditandatangani pada Konferensi San Fransisco oleh perwakilan lebih dari 50 negara. Pada 24 Oktober 1945, PBB pun resmi didirikan.

Adanya Perang Dunia II mendorong Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Uni Soviet merumuskan Deklarasi PBB pada Januari 1942. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh 26 negara untuk menekan Jerman, Italia, dan Jepang yang menjadi pelaku perang.

Deklarasi akhirnya dilanjutkan dengan perumusan Piagam PBB pada konferensi di San Fransisco yang diselenggarakan 25 April 1945. Konferensi ini dipimpin Presiden AS Franklin Roosevelt, PM Inggris Winston Churchill, dan pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin. Konferensi dihadiri 50 negara dari berbagai benua.

Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota. Selain negara-negara anggota, organisasi internasional, dan organisasi, antar negara memiliki tempat sebagai pengamat permanen yang memiliki kantor di Markas Besar PBB, dan beberapa hanya ada sebagai pengamat.

Markas atau tempat besar PBB yakni Manhattan, New York City, dan mempunyai hak ekstrateritorial. Kantor utama lain terletak di Nairobi, Wina dan Jenewa. PBB didanai dari sumbangan dan relawan dari negara-negara anggotanya.

Tujuan utama PBB ialah untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia, mendorong dan mempromosikan penghormatan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia), bencana alam, pembangunan ekonomi, melindungi lingkungan, dan pembangunan sosial dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam kasus kelaparan dan konflik bersenjata. PBB mempunyai enam bahasa resmi, yaitu bahasa Cina, Arab, Inggris, Rusia, Spanyol dan Perancis.

Keanggotaan organisasi PBB berkembang dengan pesat setelah periode dekolonisasi di tahun 1960, dan di tahun 1970 anggaran program pembangunan dan perekonomani, sosial dan jauh di atas anggaran untuk pemeliharaan perdamaian. Setelah berakhirnya Perang Dingin, PBB meluncurkan misi militer, dan pemeliharaan perdamaian di berbagai belahan dunia dengan hasil yang berbeda.

Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya menjadi orang pertama yang menciptakan istilah “United Nations” atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan Sekutu negara. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada tanggal 1 Januari 1942, saat 26 pemerintah datang untuk mendatangi Piagam Atlantik, saat negara-negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang.

Posisi PBB pada awalnya memakai bangunan milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, dari tahun 1946 sampai 1952. Dan gedung Markas Besar PBB di Manhattan sampai selesai dibangun.

Sejak berdirinya, banyak kontroversi, dan kritik diarahkan pada PBB. Di Amerika Serikat, PBB mulai menyaingi John Birch Society, yang memulai kampanye “get US out of the UN” pada tahun 1959, dan menuduh PBB memiliki tujuan mendirikan “One World Government” atau Pemerintah Seluruh Dunia.

Setelah Perang Dunia Ke-2 berakhir, akhir dari Komite Pembebasan Perancis diakui oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awalnya tidak termasuk dalam konferensi untuk membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan memanggil le Machin dan tidak yakin bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya diri dalam perjanjian/pertahanan antara negara-negara secara langsung.