BERITA

Dirut BPJS Kesehatan Kena Semprot Jokowi

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, seharusnya persoalan tunggakan dan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) bisa diselesaikan di tingkat kementerian.

“Ini urusan Direktur Utama BPJS (Kesehatan), enggak sampai ke Presiden,” katanya dalam Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

Dirinya pun mengaku kerap memarahi Dirut BPJS atas persoalan yang terjadi namun ia menyadari bahwa memanajemen sebuah negara yang besar memang tidak mudah.

“Ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah, artinya Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit, tapi sekali lagi kalau membangun sistemnya benar ini gampang,” katanya.

Untuk itu, ia meminta perlunya manajemen sistem yang lebih jelas. Hal itu, kata dia, merupakan permasalahan di Indonesia sejak tiga tahun silam namun ia menyadari bahwa persoalan di Indonesia memang kompleks sebagai negara yang besar.

Untuk menambal defisit tersebut, pemerintah sudah melakukan penyuntikan dana hingga Rp 4,9 triliun pada tahap pertama. Selanjutnya, suntikan dana akan didapat dari cukai rokok yang aturannya–berupa Peraturan Presiden (Perpres)–sudah diteken Jokowi pada pertengahan September 2018 lalu.

Menurut Jokowi, untuk mencegah persoalan tersebut terulang kembali, harus ada manajemen sistem yang baik dan memberikan kepastian bagi rumah sakit. Ia juga menyayangkan Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan tak bisa menyelesaikannya.

“Ini adalah problem tiga tahun yang lalu. Kalau bangun sistemnya benar, gampang. Mestinya harus rampung di Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS (Kesehatan). Urusan ini kok sampai Pesiden, kebangetan,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Persi Kuntjoro Adi Purjanto mengemukakan industri rumah sakit memiliki persoalan besar yang harus segera diselesaikan yakni piutang kepada BPJS Kesehatan.

“Rumah sakit tidak boleh sakit seperti industri penerbangan. Di samping pilotnya harus kompeten dan profesional, avturnya tidak boleh macet. Masalah JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), mohon Bapak Presiden ini ada potensi piutang sampai akhir nanti,” ucapnya.

Recent Posts

Forjukafi Ramaikan Zakat Wakaf Funwalk di CFD

MONITOR, Jakarta - Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi) turut memeriahkan acara Zakat Wakaf…

6 menit yang lalu

Capai Rp220 Triliun, Kampanye Zakat dan Wakaf Perlu Dimaksimalkan

MONITOR, Jakarta - Potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai Rp220 triliun per tahun, jauh di atas…

2 jam yang lalu

DPR Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jangan Ditutup-tutupi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk…

3 jam yang lalu

Menag Salurkan Bantuan Rp300 Juta untuk Pura dan Korban Banjir di Bali

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyapa dan menemui masyarakat Bali yang terdampak banjir…

7 jam yang lalu

KN Tanjung Datu-301 Bagikan Sembako dan Edukasi Keselamatan Nelayan Banten

MONITOR, Banten - Wujud kepedulian sosial kembali ditunjukkan oleh unsur KN. Tanjung Datu-301 dengan menggelar…

10 jam yang lalu

Komisi III Dorong RKUHAP Atur Batas Waktu, Persempit Ruang Transaksional

MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR RI mendorong agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana…

18 jam yang lalu