Dirut BPJS Kesehatan Kena Semprot Jokowi

1019
ilustrasi

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, seharusnya persoalan tunggakan dan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) bisa diselesaikan di tingkat kementerian.

“Ini urusan Direktur Utama BPJS (Kesehatan), enggak sampai ke Presiden,” katanya dalam Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

Dirinya pun mengaku kerap memarahi Dirut BPJS atas persoalan yang terjadi namun ia menyadari bahwa memanajemen sebuah negara yang besar memang tidak mudah.

“Ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah, artinya Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit, tapi sekali lagi kalau membangun sistemnya benar ini gampang,” katanya.

Untuk itu, ia meminta perlunya manajemen sistem yang lebih jelas. Hal itu, kata dia, merupakan permasalahan di Indonesia sejak tiga tahun silam namun ia menyadari bahwa persoalan di Indonesia memang kompleks sebagai negara yang besar.

Untuk menambal defisit tersebut, pemerintah sudah melakukan penyuntikan dana hingga Rp 4,9 triliun pada tahap pertama. Selanjutnya, suntikan dana akan didapat dari cukai rokok yang aturannya–berupa Peraturan Presiden (Perpres)–sudah diteken Jokowi pada pertengahan September 2018 lalu.

Menurut Jokowi, untuk mencegah persoalan tersebut terulang kembali, harus ada manajemen sistem yang baik dan memberikan kepastian bagi rumah sakit. Ia juga menyayangkan Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan tak bisa menyelesaikannya.

“Ini adalah problem tiga tahun yang lalu. Kalau bangun sistemnya benar, gampang. Mestinya harus rampung di Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS (Kesehatan). Urusan ini kok sampai Pesiden, kebangetan,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Persi Kuntjoro Adi Purjanto mengemukakan industri rumah sakit memiliki persoalan besar yang harus segera diselesaikan yakni piutang kepada BPJS Kesehatan.

“Rumah sakit tidak boleh sakit seperti industri penerbangan. Di samping pilotnya harus kompeten dan profesional, avturnya tidak boleh macet. Masalah JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), mohon Bapak Presiden ini ada potensi piutang sampai akhir nanti,” ucapnya.