MONITOR, Palu – Gempa bumi dengan kekuatan 7,4 SR terjadi di Palu, Donggala dan daerah sekitarnya pada 28 September 2018 menyebabkan sebanyak 70.821 jiwa mengungsi di beberapa lokasi. Hingga kini, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan para relawan telah melakukan evakuasi dan penanganan pasca gempa.
Sebanyak 1.177 korban meninggal dunia di Kota Palu, 153 di Donggala, 65 di Sigi dan 12 jiwa di Parigi Montong. Sebanyak 529 korban jiwa telah dimakamkan. Korban yang mengalami luka berat sebanyak 2.549 jiwa, 113 orang dilaporkan hilang dan ada 152 orang masih tertimbun dengan bangunan. Korban menyababkan 65.733 rumah rusak.
Imbas dari bencana gempa ini sangat bermacam-macam. Komisioner KPAI Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat, Susianah Affandy, mengatakan sejumlah layanan publik tak berfungsi, aktifitas ekonomi terhenti, listrik mati, kekurangan pasokan BBM.
“Dalam kondisi seperti ini, kita semua prihatian dengan aksi penjarahan di minimarket, mall dan SPBU. Anak-anak menyaksikan beringasnya orang dewasa dalam aksi penjarahan dengan alasan kebutuhan pangan dan dahaga,” tutur Susianah, dalam keterangannya kepada MONITOR, Jumat (5/10).
KPAI, kata Susi, tentu mengutuk pihak-pihak yang memanfaatkan bencana untuk tindakan kriminal karena dalam penjarahan yang diambil bukan hanya makanan dan minuman, namun juga elektronik seperti TV dan sebagainya. Bahkan KPAI menerima pengaduan masyarakat terkait sulitnya distribusi bantuan sosial yang dikirim para relawan dan organisasi sosial.
“Para relawan dan organisasi sosial maupun pihak keluarga dari luar Palu yang mengirim bantuan mendapat ancaman penjarahan di tengah jalan. Bantuan berupa logistik yang dikirim melalui kendaraan darat banyak dicegat oleh warga dan kemudian dilakukan penjarahan,” terang Susi.
Lebih lanjut ia mendorong agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus bergerak cepat dalam melakukan distribusi logistik dan membuka dapur umum di pengungsian sehingga kebutuhan pangan anak-anak dan keluarga korban terpenuhi.
“Daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraat darat, harus diupayakan menggunakan fasilitas yang tersedia milik AU,” imbuhnya.
KPAI juga menghimbau kepada Pemerintah agar melakukan pengawasan kepada anak-anak korban gempa yang memiliki rencana keluar atau meninggalkan Kota Palu. Susi menjelaskan, anak-anak yang memiliki kerentanan sangat tinggi di banyak tempat, ketika mereka menjadi korban bencana alam dan bencana sosial, sangat rentan dibawa ke luar daerah. Alih-alih mendapat perlindungan, anak-anak korban kerapkali mendapat eksploitasi (ekonomi), dipekerjakan di rumah tangga tanpa gaji.
“Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan kegiatan trauma healing. Mengingat Gempa Palu memiliki dampak yang sangat berat bagi psikologi anak, selain kegiatan trauma healing juga harus dilakukan kegiatan assessment untuk melihat kondisi kejiawaan anak,” pungkasnya.
