Menkumham Akui Tingkat Kedisiplinan Anak Buahnya Belum Stabil

MONITOR, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof R. Benny Riyanto, menandatangani komitmen bersama Gerakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2018, Rabu 3 Oktober usai Upacara Pencanangan Pekan Hari Dharma Karyadhika (HDKD) di gedung Kementerian Hukum dan HAM.

Gerakan Disiplin ASN Kementerian Hukum dan HAM yang diinisasi oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly, merupakan upaya kementerian untuk memastikan ASN/PNS Kementerian Hukum dan HAM memiliki kinerja yang baik. Pasalnya, kata Yasonna, masih ada laporan masyarakat yang tidak puas dengan kinerja dan pelayanan yang diberikan.

Dengan ditandatanganinya deklarasi tersebuti, Yasonna berharap jajaran Kementerian Hukum dan HAM, baik pusat maupun daerah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan komitmen Deklarasi Gerakan Disiplin ASN. “Merawat kinerja tidaklah mudah. Diperlukan satu kedisiplinan yang tinggi,” kata Yasonna dalam sambutannya.

Tingkat kedisiplinan pegawai Kementerian Hukum dan HAM, kata Yasonna, berdasarkan data masih naik-turun. Fakta ini sungguh sangat disayangkan. Sehingga, dalam momentum perayaan HDKD Tahun 2018 yang digelar pada 30 Oktober 2018 mendatang, Yasonna meminta seluruh jajaran Pimti Madya termasuk BPHN serta seluruh jajaran Kantor Wilayah dan UPT untuk menandatangi Komitmen Bersama tersebut secara serentak di 33 Provinsi.

Lebih lanjut, Yasonna menegaskan agar Gerakan Disiplin ASN Kementerian Hukum dan HAM tidak sekedar menjadi jargon semata. “Seperti maskot HDKD Tahun 2018: Tupai. Filosofi tupai adalah hewan yang cerdas, lincah, tangguh, dan pantang menyerah,” kata Yasonna.

Gerakan tupai yang lincah, lanjut Yasonna, akan mempercepat kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, lompatan tupai yang jauh diharapkan akan menjadi gambaran bahwa tugas berat yang diemban Kementerian Hukum dan HAM tidak akan berarti apa-apa karena pola pikir pegawai sudah jauh kedepan seperti loncatan tupai.

Energi yang ada pada tupai diharapkan akan ada dalam setiap insan Kementerian Hukum dan HAM. “Dengan simbol ini, kita tunjukkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan bekerja keras untuk mengabdi pada bangsa dan Negara,” pungkasnya.