Kementerian UMKM Gandeng Aprindo Perluas Akses Pasar

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyepakati langkah strategis untuk memperluas akses pasar bagi pelaku usaha mikro. Salah satu kebijakan yang disepakati adalah pembebasan listing fee atau biaya administrasi pendaftaran bagi UMKM yang ingin memasarkan produknya di jaringan ritel modern.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro yang ditandatangani pada rangkaian Jambore Kumitra 2026 di Teras Malioboro, Yogyakarta, Jumat, 17 Juli 2026.

Aprindo sendiri menaungi lebih dari 500 perusahaan ritel modern di Indonesia, sehingga kerja sama ini diharapkan membuka peluang lebih besar bagi produk UMKM untuk masuk ke pasar nasional.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menegaskan pemerintah ingin produk-produk UMKM berkualitas tidak hanya bertahan di pasar lokal, tetapi juga mampu bersaing di berbagai sektor usaha.

“Kami ingin UMKM potensial tidak hanya berkembang di pasar lokal, tetapi juga mampu masuk ke jaringan ritel modern, perhotelan, industri, dan pasar digital,” ujar Helvi.

Menurutnya, penghapusan listing fee menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro.

Helvi menjelaskan, kolaborasi dengan Aprindo merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021tentang penyelenggaraan bidang perdagangan yang mendorong kemitraan antara usaha besar dan UMKM.

Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kesempatan yang lebih setara bagi pelaku usaha mikro untuk memperbesar skala bisnis melalui kerja sama dengan jaringan ritel modern.

Selain penandatanganan kerja sama, Jambore Kumitra 2026 juga diisi dengan berbagai program pemberdayaan UMKM. Kementerian UMKM menggelar seminar literasi digital, peningkatan kapasitas teknologi melalui program Juragan UMKM, hingga business matching yang mempertemukan pelaku UMKM dengan 10 perusahaan besar dan jaringan ritel nasional.

Dari kegiatan tersebut tercatat potensi komitmen transaksi mencapai Rp7,155 miliar.