MONITOR, Jakarta – Gabungan buruh dari Jabodetabek yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)mengelar aksi unjuk rasa di Kantor DPP Partai NasDem, Senin 1 Oktober 2018. Selain di Jakarta, aksi juga dilakukan serentak di 15 Provinsi.
Di Partai NasDem, aksi dilakukan untuk meminta Ketua Umum Partai Nasdem menindak tegas kadernya yang menjadi Menteri Perdagangan dan gemar melakukan impor. Selain itu, buruh juga menolak kriminalisasi Rizal Ramli oleh Partai NasDem.
Selain itu, buruh juga melakukan aksi di kantor Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan Istana Negara.
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, aksi di tiga lokasi itu adalah untuk menghentikan impor beras, bawang, daging, garam, gula, crinkel semen, pangan, energi.
“Kami akan melawan mafia impor dan mendesak pemerintah untuk membangun ketahanan pangan dan energi nasional,” ujar Said Iqbal. “Buruh juga meminta turunkan harga barang dan listrik, serta jangan impor,” tambahnya.
Adapun isu lain yang diangkat adalah menolak pertemuan IMF-World Bank di Bali yang dinilai buruh menghambur-hamburkan uang APBN. Keberadaan IMF – World Bank, menurut Iqbal tidak dibutuhkan oleh Indonesia maupun dunia.
“Kami juga menolak rekomendasi IMF – World Bank yang ingin menghapuskan upah minimum dan membebaskan penggunaan buruh outsourcing sebebas-bebasnya,” ujar Iqbal.
Buruh juga meminta Upah Minimum 2019 dinaikkan sebesar 30 persen. Selain menyuarakan aksi-aksi tersebut, buruh juga akan melakukan penggalangan dana donasi buruh Indonesia untuk duka Palu dan Donggala.
penggalangan dana akan dilakukan spontanitas di lokasi aksi dan di pabrik-pabrik. Hasil penggalangan dana buruh untuk Palu dan Donggala ini minggu depan akan dikirim langsung oleh relawan buruh dan garda metal KSPI ke daerah pusat bencana di Palu dan Donggala.
