MONITOR, Jakarta – Polemik gudang dan beras impor yang terjadi antara badan urusan logistik (Bulog) dengan Kementerian Perdagangan terus menjadi perhatian publik.
Terlebih, ketika Kepala Bulog Budi Waseso (Buwas) sempat ‘menyemprot’ Mendag Enggartiasto Lukita lantaran pernyataannya yang menyebut penuhnya gudang untuk menampung beras impor yang akan masuk ke Indonesia bukan urusan kementerian yang dipimpinnya.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, beras tidak hanya komoditas ekonomi tapi juga komoditas politik. Politik kebijakan beras selalu menjadi isu laten jelang Pemilu. Ruang abu-abu impor, sambung dia, ada karena adanya kewajiban cadangan pangan pemerintah baik pusat maupun daerah, disinilah data bermain dan dimainkan.
“Padahal, UU mempersyaratkan impor pangan diizinkan apabila kecukupan produksi nasional dan cadangan pangan pemerintah kurang, Problemnya apakah produksi dan cadangan pangan pemerintah surplus atau minus? di pihak pemerintah sendiri data tak pernah padu,” kata Fahri melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Jumat (21/9).
Ia mengatakan, seharusnya dalam menggunakan kepentingan politik pangan, pemerintah dalam hal ini Mendag harusnya menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya.
“Ini bukan soal angka statistik tapi ini adalah politik ekonomi pangan, dan lebih dari ekonomi politik, pangan dalam hal ini beras membawa pengaruh bagi pertahanan negara. Ketidakpastian beras adalah ketidakpastian stabilitas dan daya tahan nasional. Ini serius,” tegas Fahri.
Pangan, kata pimpinan DPR bidang Kokesra itu, berpotensi menjadi ancaman non tradisional dan non kovensional bagi pertahanan negara, bukan hanya dalam masalah ketersediaan. Tapi juga dalam perang dagang komoditas.
“Karena itu isu impor beras dan Mafia Impor ini dapat dikategorikan kepada isu keamanan nasional,” sebut dia.
Sedang paksaan pembukaan kran impor pangan, masih menurut Fahri akan membawa kenaikan inflasi, keresahan petani hingga runtuhnya kedaulatan pangan nasional itu sendiri.
“Ini menunjukan rapuhnya kedaulatan nasional akibat bolongnya pertahanan negara nir militer,” pungkasnya.
Sebelumnya, Budi Waseso menilai pemerintah lewat Kementerian Perdagangan tak perlu lagi mengimpor beras di paruh kedua tahun ini dengan alasan ketersediaan pasokan beras di gudang Bulog masih sekitar 2,4 juta ton.
Selain itu, Buwas menganggap impor beras tak perlu dilakukan lantaran Bulog tak memiliki tempat lagi untuk menampung pasokan beras dari impor.
“Perintah kemarin dari Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perdagangan bahwa kami harus impor 1 juta ton, tapi kami mau taruh di mana beras itu? Kecuali Menteri Perdagangan menyiapkan gudang atau kantornya beliau mau dipakai jadi gudang beras, itu baru saya akan impor,” kata Budi kemarin.
