MEGAPOLITAN

Lulung Minta KPK Pelototi Proses Pemilihan Wagub DKI

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI yang dilakukan oleh para wakil rakyat Jakarta.

Pernyataan Lulung ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Lulung khawatir akan ada proses transaksi pragmatis untuk meloloskan salah satu calon.

“Sangat bahaya kalau proses transaksi pragmatis tersebut terjadi. Akibatnya calon yang terpilih menjadi Wagub nantinya tak bisa maksimal bekerja sebagai Wagub,” terang Lulung kepada MONITOR, di Gedung DPRD Jakarta, Sabtu, (21/9).

Oleh karenanya, sambung Lulung, dirinya meminta KPK agar jangan lengah untuk mengawasi proses pemilihan Wagub tersebut.

“Saya yakin kalau proses pemilihan Wagub ini berjalan tanpa ada traskasi pragmatis, maka sosok Wagub yang terpilih nantinya akan benar-benar bekerja untuk kepentingan warga Jakarta dan pembangunan Jakarta yang lebih baik,” pungkasnya.

Recent Posts

Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026

MONITOR, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional…

10 jam yang lalu

Singgung Kecelakaan Kereta Hingga Kasus Daycare, Puan Dorong Peningkatan Perlindungan Pekerja di May Day 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan peningkatan perlindungan pekerja di peringatan Hari…

12 jam yang lalu

Waka DPR Cucun: Aspirasi Buruh di May Day 2026 Tunjukkan Kesejahteraan Rakyat Harus Dijaga Lewat Keadilan Bagi Pekerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi…

13 jam yang lalu

Waka DPR Cucun Soroti Sering Terjadinya Kekerasan Pada Anak di Daycare: Sistem dan Pengawasan Masih Lemah

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti sistem dan pengawasan yang lemah terhadap fasilitas…

13 jam yang lalu

Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja, Permenaker 7/2026 Batasi Alih Daya

MONITOR, Jakarta - Pemerintah memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya (outsourcing) melalui terbitnya…

14 jam yang lalu

Pengosongan Rumah Dinas Mabes TNI di Slipi Disebut Berjalan Tertib

MONITOR, Jakarta Barat – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) melaksanakan penertiban dan pengosongan 12…

14 jam yang lalu