PARLEMEN

BPJS Defisit, Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Turun Tangan

MONITOR, Jakarta – Defisit yang sedang dialami BPJS Kesehatan saat ini dikhawatirkan akan berdampak pada pelayanan masyarakat, terutama di dunia kesehatan.

Karena itu, pemerintah harus segera menalangi defisit BPJS Kesehatan agar tidak mengurangi proses pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (18/9).

“Yang saya liat sekarang ini, BPJS berusaha mengurangi jenis pelayanan dengan alasan bahwa mereka mengalami defisit,” ucap Fahri.

Ia menegaskan, BPJS tidak bisa mengurangi pelayanannya, karena dia dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) sebagai mandat untuk memberikan jaminan sosial secara menyeluruh kepada masyarakat.

“Jadi, perintah dari pada Undang-Undang itu harus terpenuhi. Saya kira hanya itu,” ujar politisi dari PKS itu.

Makanya, Fahri mengatakan, BPJS Kesehatan khususnya, akan menjadi indikator kemampuan pemerintah untuk mengelola sistem jaminan nasional ini.

“Jangan di tengah histeria eforia, seolah-olah pemerintah dengan kartu-kartu yang ada menjamin semua hal, kenyataannya ada kenyataan defisit,” cetus dia.

Sebab, bila kondisi ini terus dibiarkan oleh pemerintah, maka sangat mungkin ke depan BPJS tidak akan mampu melayani secara optimal.

Terlebih, kalau defisitnya sudah mencapai 11 triliun seperti sekerang ini, BPJS Kesehatan tinggal menunggu kolaps-nya saja.

“Tidak mungkin dia bisa membayar rumah sakit, begitu juga dokternya. Saya juga mendengar, boikot-boikot untuk tidak menjadi peserta BPJS ini banyak sekali,” pungkas anggota dewan dari NTB tersebut.

Recent Posts

Tito dan Dasco Rakor di Aceh, 12 Wilayah Belum Pulih Pascabencana

MONITOR, Jakarta - DPR RI kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR dengan…

3 jam yang lalu

Menag Dukung STABN Raden Wijaya Jadi Institut, Tekankan Kematangan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung rencana transfornasi  Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri…

6 jam yang lalu

Kemenhaj: Nilai Manfaat Haji Khusus Hak Jemaah, PIHK Wajib Transparan!

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa proses PK (Pengembalian Keuangan) Haji…

7 jam yang lalu

DPR: Kritik Pandji di Mens Rea Wajar, Tak Harus Dipolisikan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah merespons pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke…

8 jam yang lalu

HAB-80 di Wonogiri, Menag Sebut Jalan Sehat Lintas Iman Wujud Keindonesiaan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar melepas ribuan peserta Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama…

10 jam yang lalu

Mahfuz Sidik Prediksi Rentetan Peristiwa Tak Terduga di Politik Global

MONITOR, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfuz Sidik Indonesia mengatakan, pemerintah Indonesia…

11 jam yang lalu