PARLEMEN

BPJS Defisit, Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Turun Tangan

MONITOR, Jakarta – Defisit yang sedang dialami BPJS Kesehatan saat ini dikhawatirkan akan berdampak pada pelayanan masyarakat, terutama di dunia kesehatan.

Karena itu, pemerintah harus segera menalangi defisit BPJS Kesehatan agar tidak mengurangi proses pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (18/9).

“Yang saya liat sekarang ini, BPJS berusaha mengurangi jenis pelayanan dengan alasan bahwa mereka mengalami defisit,” ucap Fahri.

Ia menegaskan, BPJS tidak bisa mengurangi pelayanannya, karena dia dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) sebagai mandat untuk memberikan jaminan sosial secara menyeluruh kepada masyarakat.

“Jadi, perintah dari pada Undang-Undang itu harus terpenuhi. Saya kira hanya itu,” ujar politisi dari PKS itu.

Makanya, Fahri mengatakan, BPJS Kesehatan khususnya, akan menjadi indikator kemampuan pemerintah untuk mengelola sistem jaminan nasional ini.

“Jangan di tengah histeria eforia, seolah-olah pemerintah dengan kartu-kartu yang ada menjamin semua hal, kenyataannya ada kenyataan defisit,” cetus dia.

Sebab, bila kondisi ini terus dibiarkan oleh pemerintah, maka sangat mungkin ke depan BPJS tidak akan mampu melayani secara optimal.

Terlebih, kalau defisitnya sudah mencapai 11 triliun seperti sekerang ini, BPJS Kesehatan tinggal menunggu kolaps-nya saja.

“Tidak mungkin dia bisa membayar rumah sakit, begitu juga dokternya. Saya juga mendengar, boikot-boikot untuk tidak menjadi peserta BPJS ini banyak sekali,” pungkas anggota dewan dari NTB tersebut.

Recent Posts

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

17 menit yang lalu

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

1 jam yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

3 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

4 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

5 jam yang lalu

Realisasi BOS Pesantren 2025 Capai Rp 196,8 Miliar

MONITOR, Jakarta - Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan pesantren tahun ini…

6 jam yang lalu