MEGAPOLITAN

DPRD DKI Jakarta : Program Rumah DP 0 Rupiah Cuma Omdo

MONITOR, Jakarta – Program rumah DP 0 persen yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno hingga saat ini belum juga terealisasi. Melihat fakta ini kalangan DPRD DKI Jakarta menyebut program yang menjadi andalan kampanye Anies-Sandi itu hanya omdo alias omong doang.

“Ya, kalau belum terealisasi kan namanya omong doang,” kata anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Golkar Yudistira Hermawan kepada MONITOR, di Gedung DPRD Jakarta, Rabu, (12/9).

Tak hanya itu, Yudistira juga menyidir soal persyaratan kepemilikan dari rumah DP 0 persen tersebut. Dari persyaratannya, menurut kakak artis cantik Nia Ramadhani ini, kepemikan rumah DP 0 persen tersebut diperuntukan untuk kalangan menengah keatas bukan kalangan menengah ke bawah.

“Salah satu persyaratan dari DP 0 persen kan warga yang berpenghasilan Rp 7 juta keatas. Pertanyaan saya, apa benar warga miskin Jakarta pendapatannya bisa sampai Rp 7 juta keatas perbulannya. Saya kira yang berpenghasilan Rp 7 juta keatas itu adalah warga Jakarta kelas menengah keatas. Jadi atas dasar itulah saya katakan bohong kalau rumah DP 0 persen itu khusus untuk warga miskin di Jakarta,”ungkapnya.

Yudistira pun mengusulkan, kalau memang tujuan Pemprov DKI mengadakan rumah DP 0 persen untuk warga miskin Jakarta yang belum memilki hunian, sebaiknya konsepnya dirubah menjadi hunian rusun sewa (rusunawa).

“Itu tadi, kalau DP 0 persen menurut saya itu diperuntukan untuk warga Jakarta kalangan menengah ke atas dan itu bukan skala prioritas. Tapi kalau rusunawa itu bisa jadi skala prioritas karena tujuannya untuk warga tak mampu,”jelasnya.

Kenapa rusunawa?

Dijelaskan Yudistira, karena bicara hunian, bagi warga Jakarta yang tak mampu itu bukan pada persoalan kepemilikan. Melainkan pada persoalan hunian yang layak.

“Ya, rusunawa lah solusinya,”terangnya.

Yudistira pun bercerita soal kunjungan kerjanya ke Italia. Dimana di negara yang di juluki negeri spaghetti itu berhasil menerapkan konsep hunian yang layak bagi warganya yakni konsep hunian publik home dan social home.

“Jadi Italia itu sukses menerapkan dua konsep hunian, masing-masing publik home yaitu hunian bagi masyarakat menengah ke atas dan social home bagi masyarakat menengah ke bawah,” pungkasnya.

Recent Posts

Soroti Konflik PBNU, KH Matin Syarkowi: Islah Jalan Terbaik

MONITOR, Jakarta - Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi perhatian publik menyusul…

2 jam yang lalu

Tuntaskan Krisis Cs-137, BPOM Lepas Ekspor Rempah Raksasa ke AS

MONITOR, Jakarta - Gerak cepat Kepala BPOM Taruna Ikrar mengembalikan kepercayaan FDA, memastikan rempah Indonesia…

3 jam yang lalu

DPR Nilai Rakernas Kemenag 2025 Sejalan dengan Kebijakan Presiden

MONITOR, Tangerang - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid menilai Rapat Kerja Nasional…

4 jam yang lalu

KKP Prioritaskan Izin Usaha Penangkapan Ikan di Sumatra

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan layanan terbaik kepada nelayan dan…

5 jam yang lalu

Kementerian UMKM Berkolaborasi dengan ADKASI Perkuat Ekosistem Usaha

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjalin kolaborasi strategis dengan Asosiasi…

7 jam yang lalu

75 Awardee LAPP Siap Terbang ke Kampus Dunia

MONITOR, Malang - Sebanyak 75 calon penerima Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kementerian Agama dinyatakan siap…

8 jam yang lalu