UMKM

LPDB-KUMKM Ajak Dinas dan Perbankan Bantu Pengalihan Dana Bergulir

MONITOR, Banjarmasin – Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB- KUMKM) meminta dinas yang membidangi koperasi dan UKM maupun perbankan dapat membantu proses pengalihan dana bergulir yang masih berada di rekening penampungan atas nama koperasi, ke rekening LPDB-KUMKM.

“Sehingga koperasi yang sudah lunas dan masih berjalan dengan baik dapat juga memiliki kesempatan untuk mengakses pembiayaan dari LPDB-KUMKM,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo dalam Rapat Koordinasi Pengalihan Dana Bergulir Tahun 2018 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pelaksanaan pengalihan dana bergulir dari koperasi yang menerima bantuan melalui program Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2000-2007 menjadi tanggung jawab LPDB-KUMKM. Sesuai PMK 99/2008, tugas LPDB-KUMKM dalam hal pengalihan dana bergulir ini akan berakhir tahun ini.

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo membuka Rapat Koordinasi Pengalihan Dana Bergulir Tahun 2018 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan

LPDB-KUMKM mencatatkan total jumlah dana bergulir pengalihan yang telah masuk ke rekeningnya sebesar Rp 902, 9 miliar atau sebesar 75,1 persen dari Rp 1,4 triliun yang harus masuk pada tahun ini, sesuai kewajiban yang dibebankan ke LPDB dan sudah dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami akan evaluasi semua. Kalau pun yang sudah lunas itu akan menjadi prioritas kami, agar diberikan penyaluran kembali tahun 2018 ini,” ujar Braman.

Sementara total pengalihan dana bergulir khusus yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp15 miliar atau 32 persen dari plafon yang dikucurkan sebesar Rp46,8 miliar. Sisanya masih akan diupayakan sebelum akhir tahun 2018 melalui inisiasi rapat koordinasi bersama.

“Untuk itu, kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak di Kalimantan Selatan ini yang sudah membantu proses pengalihan, karena sesuai dengan laporan dari Direktur Keuangan, progress pengalihan di Kalimantan Selatan sudah mencapai 32 persen,” ungkap Braman.

LPDB-KUMKM menggelar rapat koordinasi dalam upaya mempercepat proses pengalihan dana bergulir. Rapat ini dihadiri 40 koperasi Kalsel penerima dana bergulir tahun 2000-2007, maupun perwakilan perbankan dari BPD Kalsel, Bank Bukopin, BSM, Bank Muamalat, BPR, BNI, BRI, serta para Kadis KUKM se-Kalsel.

Rapat juga dihadiri Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Kemenkop UKM, Suprapto, Asdep Pertanian dan Perkebunan Kemenkop UKM, Victoria Simanungkalit, Direktur Keuangan LPDB-KUMKM Ahmad Nizar, Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM, Fitri Rinaldi, dan Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM, Adi Trisnojuwono.

Rapat ini sekaligus sebagai upaya rekonsialiasi bersama untuk melakukan pengalihan dana bergulir. Dari rapat ini, LPDB-KUMKM menargetkan dapat mengalihkan dana bergulir sebesar Rp2,5 miliar. Sementara total target pengalihan tahun ini yang berasal dari koperasi seluruh Indonesia sebesar Rp20 miliar.

“Tidak kendala sampai saat ini. Kita fine aja bahwa bank-bank yang kita libatkan sudah melaporkan seperti itu,” katanya.

Recent Posts

Kementerian PU Bangun Saluran Irigasi Semantok Kiri

MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…

4 jam yang lalu

Timnas Futsal Putri Raih Posisi Ketiga di Ajang Bergengsi Kawasan Asia Tenggara

MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…

4 jam yang lalu

Kemendes Pastikan Info Rekrutmen PLD 2024-2025 di Medsos Hoaks

MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…

5 jam yang lalu

Adies Kadir Sebut Pimpinan KPK Terpilih Berdasarkan Pengalaman Penegakan Hukum

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…

5 jam yang lalu

Kesamaan Pesan Puan dan Prabowo di Forum G20 Jadi Orkestrasi Komitmen RI Perangi Kelaparan

MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…

5 jam yang lalu

Komisi VII DPR Soroti Digitalisasi Hingga Harga Transportasi ke Tempat Wisata

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…

6 jam yang lalu