Pemerintah Indonesia Diminta Kawal Temuan PBB Atas Kasus Rohingya

MONITOR, Jakarta – Tim Pencari Fakta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah membuka penyelidikan atas kasus kekerasan dan genosida terhadap etnis minoritas Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Penyelidikan yang dilakukan PBB sejak akhir tahun lalu berhasil mewawancarai sedikitnya 875 korban dan saksi mata di perbatasan Bangladesh dan beberapa negara lain.

Tak hanya itu, tim yang terdiri dari lima panelis independen itu juga ikut menganalisis dokumen, foto satelit, gambar, hingga rekaman video terkait krisis kemanusiaan itu. Bahkan, tim yang dipimpin oleh Marzuki Darusman itu telah menemukan bukti-bukti terjadinya kejahatan tersebut.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengapresiasi kerja tim pencari fakta PBB tersebut. Menurutnya, Indonesia harus mengawal proses penyelesaian kasus yang memakan banyak korban itu hingga selesai.

“Kami mengapresiasi kerja Misi Pencari Fakta (MPF) PBB di Myanmar. Tim ini telah menemukan bukti-bukti yang memberatkan, bahwa telah terjadi kasus genosida terhadap Rohingya di Myanmar. Temuan ini perlu segera diteruskan dan ditindaklanjuti agar memiliki ketetapan hukum secara internasional. Pemerintah Indonesia perlu terus mengawal ini secara konsisten sampai tuntas,” kata Sukamta kepada MONITOR, Rabu (29/8).

Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS itu meminta pemerintah Indonesia agar mendapatkan bahan-bahan secara utuh lalu membawa serta memperjuangkannya di Dewan Keamanan PBB untuk mendapatkan perhatian dan pembahasan secara adil dan proporsional.

“Pemerintah Indonesia harus kita memastikan bahwa Militer Myanmar dan semua yang terlibat dalam kejahatan besar ini segera diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Agar para pelaku dijerat dengan hukuman yang setimpal serta dapat memberi efek jera bagi yang lain di seluruh dunia. Kita berharap proses menjadi negara demokratis secara utuh dapat segera terwujud di Myanmar,” ujar Sekretaris Fraksi PKS ini.