MONITOR, Jakarta – Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Didik Mukriyanto, angkat bicara soal batalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya akan didaulat menjadi ketua Timses pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.
Menurutnya, sebagai Menteri aktif di kabinet Jokowi, Sri Mulyani tak pantas untuk dijadikan ketua Timses. Pasalnya, kedepannya ada indikasi akan menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye.
“Tentu beliau juga harus menyesuaikan dengan aturan yang ada, tidak menggunakan fasilitas negara. Kemudian juga tidak meninggalkan tugas dan kewajibannya dalam menjalankan perannya di timses,” kata Didik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/8).
Apabila hal itu terjadi, maka ia beranggapan aturan main seperti menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye akan erat kaitannya.
“Tentu saya meyakini rule ini akan dipegang dan selebihnya masyarakat yang akan menilai,” tukasnya.
Dengan begitu, ia mengimbau kepada semua pihak agar sama-sama memantau segala proses yang terjadi dalam pergulatan pesta politik dan pemilu. Ia mengatakan, menggunakan fasilitas negara jelas melanggar Undang-Undang.
“Kita awasi bersama jangan sampai pesta demokrasi diwarnai kondisi yang mendatangkan kemudharatan untuk kita semua. Jangan sampai memanfaatkan fasilits negara dan jabatan untuk pesta demokrasi karena memang dilarang UU,” pungkas anggota DPR RI Komisi III ini.
