MONITOR, Jakarta – Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) menaikan tarif Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) hingga 20 persen di Ibukota tak berjalan mulus, hal tersebut dikeluhkan oleh sejumlah penghuni rusun.
Seperti diketahui, Pemprov DKI berencana, menaikan tarif Rusunawa mulai dari kelas paling bawah, yakni warga terprogram atau relokasi. Persentase kenaikannya pun berkisar rata-rata 20 persen.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berharap, agar warga Jakarta jangan gelisah dengan rencana kenaikan tarif Rusunawa tersebut.
“Kalau memang kenaikan ini nanti memberatkan warga, maka saya akan tinjau ulang rencana kenaikan ini,” ungkap Anies, usai melepas Obor Asian Games di halaman Balaikota Jakarta, Kamis, (16/8).
Menurutnya, pemeriksaan ulang yang akan dilakukan, berkaitan dengan kondisi di Dinas Perumahan agar dapat dilakukan penyesuaian dengan tarif Rusunawa.
“Rencana kenaikan tarif ini sebenarnya dilatarbelakangi kalau Pemprov DKI ingin warga Jakarta mendapat fasilitas perumahan dengan baik, tapi juga warga Jakarta yang tinggal di perumahan menunaikan kewajibannya dengan baik,” pungkas Anies.
Sekedar diketahui, rusun yang terdampak kenaikan tarif, di antaranya Rusun Sukapura, Rusun Penjaringan, Rusun Tambora IV, Rusun Tambora III, Rusun Flamboyan/Bulak Wadon, Rusun Cipinang Muara, Rusun Pulo Jahe, dan Rusun Tipar Cakung.
MONITOR, Jakarta - Tim U-20 Indonesia kembali menjalani pemusatan latihan (TC) di Jakarta mulai Minggu…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hari ini, Senin (29/04/2024)melantik Rektor Institut Agama…
MONITOR, Jakarta – Pertamina Group berhasil memboyong 8 penghargaan pada ajang Festival Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan…
MONITOR, Pemalang - Koordinator Nasional Pergerakan Jiwa Nusantara (KORNAS PJN) menggelar acara doa bersama dan…
MONITOR, Jakarta - Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) merespons soal isu pelarangan…