MONITOR, Jakarta – Kalangan politisi Kebon Sirih, memberi apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menawarkan diri untuk membantu pihak kepolisian dalam menangani kasus dugaan korupsi rehab sekolah di Ibukota.
Anggota Komisi A DPRD, Inggard Joshua mengatakan, kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi berat 119 unit sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA di Jakarta yang menggunakan APBD 2017 memang harus ditangani serius oleh pihak kepolisian.
“Kami di dewan sangat mengapresiasi sekali langkah KPK yang mau membantu mengatasi masalah kasus dugaan korupsi ini,” ungkap Inggard kepada MONITOR di Gedung DPRD, Selasa (7/8).
Dikatakan Inggard, dugaan korupsi proyek rehabilitasi bangunan sekolah itu meliputi pagar, plafon, kusen, dan lain-lain, dengan total anggaran mencapai Rp191 miliar.
Sejauh ini penyidik sudah memintai keterangan sejumlah saksi, di antaranya mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Sopan Adrianto dan para kepala Suku Dinas Pendidikan dari lima wilayah kota.
Meski demikian, hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangkanya.
“Awas jangan sampai kasus korupsi rehab sekolah ini masuk angin. Usut semua yang terlibat,” tegasnya.
Inggard pun mengaku, ia dan anggota dewan lainnya berkomitmen untuk mengawal kasus dugaan korupsi ini, sampai seluruh pihak yang bertanggungjawab diseret ke pengadilan.
“Kasihan anak-anak kita dapat fasilitas pendidikan yang asal-asalan, padahal anggarannya pembangunannya besar,” tandasnya.
Diceritakan Inggard, kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi sekolah di Ibukota ini berawal dari temuan Inspektorat DKI. Temuan itu mengindikasikan adanya proses perencanaan rehab yang tidak sesuai dengan proses pelaksanaan.
Sementara itu, di tempat terpisah, Inspektorat DKI Jakarta mengaku sedang menghitung kerugian dari proyek rehabilitasi 119 sekolah yang diduga dikorupsi.
“Sampai saat ini baru ada 85 dari 119 sekolah diaudit untuk dijadikan sampel menghitung kerugian. Pokoknya kami dalami semuanya dari mulai perencanaan sampai penganggarannya seperti apa,” kata Inspektorat DKI Jakarta Michael Rolandi.
Menurut Michael, dari audit awal dipastikan ada kerugian. Kerugian berupa kegagalan konstruksi, yakni hasil pembangunan berbeda dengan perencanaan awalnya.
Sekedar diketahui, [royek itu menggunakan APBD 2017 yang dianggarkan Suku Dinas Pendidikan masing-masing wilayah di DKI Jakarta. Total anggaran untuk perbaikan seluruh sekolah itu mencapai Rp 191 miliar.
 yang menawarkan diri untuk membantu pihak kepolisia){kind=link}