MONITOR, Jakarta – Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat yang melarang kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di gelar di bumi pasundan menuai pro dan kontra.
Merespon hal tersebut, Wasekjen DPP Partai Gerinda Taufik Riyadi mengatakan, semestinya hal itu tidak dilakukan oleh MUI, karena bukan wewenang MUI. Menurutnya, hal tersebut bisa memunculkan konotasi yang kurang baik untuk MUI dan terkesan ada stigma politik atas pelarangan tersebut.
“MUI mengeluarkan itu jadi agak politik ya, padahal kalau bicara kehormatan seharusnya dia jangan berbicara sejauh itu ya,” kata Taufik, di Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Jumat (3/8).
Ia menegaskan, secara konstitusional dan Undang-Undang yang mengatur gerakan #2019GantiPresiden tidak menjadi masalah. Sebab, menurutnya, hal tersebut bagian dari aspirasi masyarakat.
“Dan saya kira, tidak perlu ada yang di takutkan dan di khawatirkan, kecuali dengan adanya #2019gantipresiden menimbulkan efek yang berlebihan. Tapi ini kan tidak terjadi sama sekali,” tegasnya.
Seperti diberitakan MONITOR sebelumnya, MUI Jabar mengeluarkan pernyataannya agar deklarasi tagar #2019GantiPresiden tidak digelar di Jabar. MUI Jabar khawatir gerakan tersebut menimbulkan konflik di tengah panasnya suhu politik saat ini.
 Jawa Barat yang melarang kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di gelar di bumi pasundan menuai pro n kontra.){kind=link}