POLITIK

PKS : Blunder jika Prabowo abaikan Rekomendasi Ijtima Ulama

MONITOR, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tidak akan mempersulit peluang partainya untuk mengajukan calon wakil presiden (Cawapres) bagi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019 dengan masuknya Partai Demokrat ke dalam koalisi.

“Sebetulnya masuknya Partai Demokrat ke koalisi Partai Gerindra, ya kami sambut baiklah. Ya artinya, ini kan memperbesar dukungan, memperluas jumlah pemilih di koalisi. Kami tidak merasa bahwa ini akan mempersempit peluang kader PKS (sebagai Cawapres-red),” kata  Direktur Pencapresan DPP PKS, Suhud Aliyudin saat dihubungi, Rabu (1/8).

“Kenapa? Pertama karena backbone koalisi ini adalah PKS- Gerindra, proses komunikasi politik antara PKS-Gerindra sudah cukup panjang dan sudah cukup mengerti,” tambahnya.

Artinya, peluang PKS mendapatkan kursi Cawapres masih cukup besar? Ia optimistis jika kursi orang nomor dua itu akan diberikan kepada partai pimpinan Sohibul Iman tersebut.

“Iya. Apalagi ada Ijtima ulama yang sejalan dengan usulan dan keputusan dari majelis Syuro PKS, rekomendasi ijtima ulama itu yang merekomendasikan Pak Salim Assegaf Al jufri dan Ustaz Abdul Somad untuk masuk bursa Cawapres, nah itu sejalan dengan keputusan majelis Syuro PKS,” papar Suhud.

“Dan ini harus dipertimbangkan serius ini keinginan dari umat. Ini tidak bisa dianggap main-main. Kenapa? Karena kalau ini tidak disikapi secara tepat maka bisa menjadi blunder bagi Pak Prabowo dan Gerindra sendiri nantinya,” pungkasnya.

Recent Posts

Dirjen PHU Ingatkan Petugas Haji Agar Hilangkan Ego Sektoral saat Bertugas

MONITOR, Jakarta - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (2014-2017) Abdul Djamil mengingatkan seluruh petugas haji…

2 jam yang lalu

Kemenperin Bersama Industri TPT Menghadapi Tantangan Global

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus berupaya membangkitkan kembali kinerja industri tekstil dan produk tekstil…

7 jam yang lalu

Kemenag Perpanjang Pelunasan Biaya Haji Reguler Hingga 25 April 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama memperpanjang Tahap II pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler…

10 jam yang lalu

Panglima TNI: Revisi UU TNI Berdasarkan Prinsip Demokrasi dan Supremasi Sipil

MONITOR, Jakarta - Dinamika lingkungan strategis menuntut TNI untuk selalu beradaptasi dan semakin profesional dalam…

12 jam yang lalu

Pengamat: Layak Diapresiasi Publik, Panen Raya Padi 2025 Sangat Tinggi

MONITOR, Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari Spora Communication, Dr. Rizky Fajar Meirawan, menilai capaian…

14 jam yang lalu

Ramai Kasus Pelecehan Dokter, Legislator Minta Korban Jangan Malu Lapor dan Polisi Harus Cepat Respons

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez menyoroti maraknya peristiwa kekerasan seksual…

14 jam yang lalu