HUMANIORA

LPA Generasi Soroti Sengkarut Perlindungan Anak

MONITOR, Jakarta – Tanggal 23 Juli kemarin diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pada momentum itu, banyak kalangan yang menyoroti permasalahan anak mulai dari pemenuhan hak perlindungan hingga kesejahteraan sang anak.

Ena Nurjanah, Ketua Lembaga Perlindungan Anak GENERASI, memandang bahwa pemerintah pusat sudah saatnya menunjukkan kepeduliannya terhadap perlindungan anak dan hak-haknya. Bagi Ena, kegembiraan tercermin dalam setiap acara peringatan dimana anak-anak pilihan dari seluruh Indonesia dihadirkan untuk ikut merayakannya.

Namun, ada kondisi yang memprihatinkan. Menjelang hajatan anak nasional kemarin, ia masih melihat masih banyak kasus pelanggaran hak anak.

“Cukup miris, ditengah gebyar gaung perlindungan anak, kasus pelanggaran hak anak pun jalan beriringan tanpa henti dari berbagai wilayah di tanah air,” ujar Ena, dalam keterangannya kepada MONITOR, Selasa (24/7).

Diantara kasus pelecehan seksual yang viral, yaitu pelecehan seksual terhadap belasan anak yang dilakukan oleh guru honorer di wilayah Depok, Jawa Barat, Pernikahan anak di wilayah Kabupaten Tapin, Kalsel, Vonis penjara 6 bulan terhadap anak usia 15 tahun yang melakukan aborsi karena menjadi korban kekerasan seksual kakaknya di wilayah Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi.

“Hari Anak Nasional semestinya harus menjadi momentum pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat pemerintahan daerah,” tukas Ena.

Bahkan adanya pemberian kategori Kota Layak Anak (KLA), dianggap Ena, sebagai seremoni belaka. Ia menilai upaya tersebut jauh dari tujuan pemenuhan hak anak. Menurutnya, pemberian gelar KLA ini nampaknya perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah pusat melalui Kementerian PPPA.

“Pemberian gelar KLA harus bisa memenuhi standar ideal sebuah kota yang ramah, aman dan nyaman bagi anak. Ada progres yang nyata dari kerja keras pemerintah daerah dalam pemenuhan sarana prasarana , SDM dan berbagai perangkat lainnya. Sebagaimana capaian yang sudah dilakukan oleh dua kota yang mendapat predikat KLA kategori utama,” terang Ena.

Recent Posts

DPR Desak Polisi Usut Kasus Jual Beli Rekening Judol, Dorong Pelaku Dijerat Hukuman Maksimal

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas pihak-pihak…

29 menit yang lalu

24 Calon Dubes Penuhi Syarat, DPR Harap Diplomasi RI Makin Kuat

MONITOR, Jakarta - Komisi I DPR RI telah merampungkan fit and proper test 24 calon…

53 menit yang lalu

DPR Desak Kasus Kematian Brigadir Nurhadi Diusut Transparan, Soroti Gaya Hidup Aparat

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding menegaskan bahwa penanganan kasus kematian…

1 jam yang lalu

571 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Judol, Puan: Telusuri Tuntas, Masyarakat Rentan Jangan Jadi Korban

MONITOR, HJakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan penelusuran dan validasi…

1 jam yang lalu

IPW Sebut Penambahan Anggaran untuk Polri Adalah Sebuah Keniscayaan, Ini Alasannya

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mengungkapkan bahwa penambahan anggaran…

8 jam yang lalu

DPR Sentil PLN, Uang PMN Mengalir, Listrik Desa Tak Kunjung Tuntas

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menyoroti sejumlah persoalan…

9 jam yang lalu