Ilustrasi anak-anak (dok: tempo)
MONITOR, Jakarta – Tanggal 23 Juli kemarin diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pada momentum itu, banyak kalangan yang menyoroti permasalahan anak mulai dari pemenuhan hak perlindungan hingga kesejahteraan sang anak.
Ena Nurjanah, Ketua Lembaga Perlindungan Anak GENERASI, memandang bahwa pemerintah pusat sudah saatnya menunjukkan kepeduliannya terhadap perlindungan anak dan hak-haknya. Bagi Ena, kegembiraan tercermin dalam setiap acara peringatan dimana anak-anak pilihan dari seluruh Indonesia dihadirkan untuk ikut merayakannya.
Namun, ada kondisi yang memprihatinkan. Menjelang hajatan anak nasional kemarin, ia masih melihat masih banyak kasus pelanggaran hak anak.
“Cukup miris, ditengah gebyar gaung perlindungan anak, kasus pelanggaran hak anak pun jalan beriringan tanpa henti dari berbagai wilayah di tanah air,” ujar Ena, dalam keterangannya kepada MONITOR, Selasa (24/7).
Diantara kasus pelecehan seksual yang viral, yaitu pelecehan seksual terhadap belasan anak yang dilakukan oleh guru honorer di wilayah Depok, Jawa Barat, Pernikahan anak di wilayah Kabupaten Tapin, Kalsel, Vonis penjara 6 bulan terhadap anak usia 15 tahun yang melakukan aborsi karena menjadi korban kekerasan seksual kakaknya di wilayah Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi.
“Hari Anak Nasional semestinya harus menjadi momentum pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat pemerintahan daerah,” tukas Ena.
Bahkan adanya pemberian kategori Kota Layak Anak (KLA), dianggap Ena, sebagai seremoni belaka. Ia menilai upaya tersebut jauh dari tujuan pemenuhan hak anak. Menurutnya, pemberian gelar KLA ini nampaknya perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah pusat melalui Kementerian PPPA.
“Pemberian gelar KLA harus bisa memenuhi standar ideal sebuah kota yang ramah, aman dan nyaman bagi anak. Ada progres yang nyata dari kerja keras pemerintah daerah dalam pemenuhan sarana prasarana , SDM dan berbagai perangkat lainnya. Sebagaimana capaian yang sudah dilakukan oleh dua kota yang mendapat predikat KLA kategori utama,” terang Ena.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa semua biaya untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG)…
MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrohman, menyatakan bahwa arus mudik tahun ini…
MONITOR, Jakarta - Kabar baik datang bagi Timnas Indonesia. Dua pertandingan yang telah dilalui di…
MONITOR - Analis Sosial Politik dan Komunikasi Kebijakan Publik Syukron Jamal mendukung dan mengapresiasi gerak…
MONITOR, Jakarta - Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak…
MONITOR, Jakarta - Pada hari Rabu, 02 April 2025 atau H+1 Idulfitri 1446H, Jasamarga Metropolitan…