NASIONAL

Gerindra Anggap Usulan ICW Copot Menkumham Bernuansa Politis

MONITOR, Jakarta – Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun berkomentar soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi di Lapas Sukamiskin. Menurutnya, titik yang harus dibenahi adalah di bagian Sumber Daya Manusia (SDM).

Permasalahan di Lapas dinilai sebagai bentuk tanggungjawab Menkumham. Ia pun menganggap Menteri Yasonna Laoly tidak becus dalam mengurusi lapas, sehingga ia meminta agar Yasonna mengundurkan diri.

“Kalau dalam periode tertentu ini nggak ada perubahan, boleh jadi Pak Yasona harus kita minta mengundurkan diri dari kursi menteri. Kalau memang dia tidak sanggup mengurusi soal lapas ini,” tegasnya, Jakarta, (22/7).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menilai pernyataan ICW yang menyebut agar Menkumham Yasonna Laoly untuk dicopot itu bernuansa politik. Menurutnya, dalam hal tersebut tidak hanya Menkumham saja yang harus bertanggung jawab, namun ada instansi lainnya seperti Polri.

“Itu wilayah politik. Kenapa gak diusulkan juga mengganti semua orang yang gak beres. Misalnya Kapolri. Semua yang gak beres. Jangan person to person. Kita lihat secara utuh. Siapa yang beres dan tidak,” kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7).

Ia pun pertanyakan, sejauh mana keberanian pihak ICW untuk mengungkap dan menyatakan kalau pemerintahan saat ini tidak becus.

“Saya tanya ICW, berani gak ICW bilang bahwa ini pemerintahnya yang gak beres. Jokowi misalnya yang nggak beres. Berani gak ICW bilang Jokowi mundur, kan kita harus lihat jernih,” tukasnya.

Menurutnya, publik jangan sampai melihat persoalan tersebut dari segi perorangan. Kata dia, harus melihat proses yang terjadi. Sehingga ia pun juga mempertanyakan apakah KPK melakukan koordinasi dan supervisi sebelum melakukan tindakan ke lapas Suka Miskin.

“Kalau ada, berarti sikap kepolisian perlu dipertanyakan apalagi kemenkum HAM dan kita pertanyakan juga tindakan KPK melakukan ini kalau koordinasi dan supervisi yang harus dijalankan tidak dijalankan. Kita harus melihat jernih dalam rangka proses penegakan hukum yang berwibawa,” tandas Politisi Gerindra ini.

Recent Posts

Kolaborasi Kementan-Kemendiktisaintek Hasilkan Total 167 Permohonan Hak PVT

Total permohonan Perlindungan Varietas Tanaman pada 2026 mencapai 167, menjadi momentum memperkuat inovasi benih unggul…

14 jam yang lalu

AICIS+ 2026; Hilirisasi dan Kemitraan Beri Ruang Peneliti Wujudkan Riset Berdampak

MONITOR, Cirebon - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar…

17 jam yang lalu

QUTB GLOBAL: Beri Presiden Ruang Menentukan Pendamping Terbaik

Hery Haryanto Azumi menekankan pentingnya keputusan kenegaraan yang bebas dari tekanan politik serta mengedepankan kepentingan…

19 jam yang lalu

Panen Raya di Cirebon, Rokhmin Dahuri paparkan 7 Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani

MONITOR, Cirebon - Peningkatan produktivitas pertanian harus berjalan beriringan dengan perbaikan skala usaha, efisiensi produksi,…

19 jam yang lalu

Afirmasi Kemenag pada Momen Hari Guru Nasional 2026

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama terus memberikan perhatian kepada guru madrasah serta guru pendidikan agama…

1 hari yang lalu

Jasa Marga Resmi Buka JMIC 2026, Dorong Budaya Inovasi untuk Tingkatkan Kualitas Layanan dan Nilai Perusahaan

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus memperkuat budaya inovasi sebagai bagian dari…

1 hari yang lalu