Jokowi diminta copot Menkumham terkait OTT Kalapas Sukamiskin

MONITOR, Jakarta – Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menangkap Kalapas Sukamiskin Wahid Husen pada Jumat (20/7) malam. Selain menangkap Wahid, tim KPK juga turut mengamankan lima orang pihak lain.

Mereka antara lain terpidana kasus korupsi proyek satelit monitoring di Bakamla, Fahmi Darmawansyah. Selain itu adapula Hendri (driver), Andri (Napi Tipikor tamping Fahmmi), dan Dian Anggraini. Tak hanya itu, tim juga turut mengamankan artis cantik Inneke Koesherawati.

Menanggapi OTT tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Yassona Laoly harus bertanggung jawab. Dahnil menyebut tidak mungkin MenkumHAM tidak mengetahui bagaimana buruknya sistem di lapas Sukamiskin selama ini.

“Informasi terkait lapas sukamiskin menjadi rumah dan kantor baru yang nyaman dan aman bagi napi koruptor asal sanggup membayar mahal bukanlah hal yang baru, hanya saja belum ada tindakan hukum yang nyata,” katanya dalam siaran pers yang diterima MONITOR, Sabtu (21/7/2018).

Dengan adanya OTT KPK terhadap Kalapas Sukamiskin, Dahnil berharap semua praktik fasilitasi napi dan suap menyuap bisa dibongkar semua.

“Mudah-mudahan kali ini KPK bisa membongkar semua praktik fasilitasi dan suap menyuap disana. Dan, menurut saya salah satu pihak yang paling bertanggungjawab terkait dengan hal ini adalah menteri hukum dan HAM yang saya yakin sejak lama telah mengetahui rahasia publik tersebut namun tidak pernah ada tindakan nyata,” tandasnya.

Tak sekedar dicopot, Dahnil bahkan meminta MenkumHAM untuk dimintai keterangan terkait dengan tanggungjawabnya.

“Apakah benar ada lobbi-lobbi napi kepada dia (menkumham) atau pihak terkait lain yang memiliki pengaruh kuat dengan fasilitas penjara agar mendapat izin dan tempat lapas yang sesuai keinginan napi, karena rata-rata napi koruptor yang dipenjara disana punya pengaruh politik dan birokrasi yang kuat,” ungkapnya.

Dahnil yang juga pendiri Madrasah Anti Korupsi meminta Menkumham bisa menjelaskan kepada publik, dan secara serius membongkar praktik mafia lapas yang selama ini meresahkan dan mengangkangi hukum di Indonesia.