NASIONAL

Demokrat Anggap JK Tak Konsisten dalam Berpolitik

MONITOR, Jakarta – Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean angkat bicara terkait langkah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi pihak terkait atas gugatan syarat cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Demokrat, JK tidak konsisten terhadap pernyataannya.

“Secara etika politik ya memang ini menjadi pertanyaan bagi publik karna kemarin pak JK sudah pernah melontarkan juga sikapnya tidak ingin lagi aktif di politik ya, tapi kenapa sekarang juga malah mengajukan diri sebagai pihak terkait. Ini akan dilihat publik sebagai sikap yang tidak konsisten,” kata Ferdinand di Jakarta, Jumat (20/7).

Namun, terlepas dari lolos tidaknya di MK, menurut Ferdinand itu menjadi hak konstitusional JK sebagai warga negara untuk mengajukan JR tersebut.

“Yang jelas bahwa pertama itu adalah hak konstitusional pak JK sendiri. Itu yang harus kita lihat, beliau berhak untuk mengajukan itu,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, bahwa sebenarnya PD mendukung JR tersebut agar segera diputuskan untuk diloloskan oleh MK, karena menurutnya supaya semua lebih terbuka dan bersifat demokratis.

“Harapan kami diterima saja biar lebih terbuka biar lebih bebas. Karna prinsip demokrasi ini masyarakat harus lebih terbuka harus lebih bebas mengimplementasikan dan merealisasikan hak demokratisnya,” tukasnya.

Ia berharap, putusan tersebut dipercepat agar segera dituntaskan sebelum jelang pendaftaran capres-cawapres. Kata dia, itu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

“Sehingga kami mendukung saja ya semoga itu segera diputus oleh MK sebelum tanggal 4 agustus nanti,” tandasnya.

Recent Posts

Kemenag Seleksi Calon Anggota Majelis Masyayikh 2026–2031, Perkuat Mutu Pendidikan Pesantren

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pesantren melanjutkan proses seleksi Bakal Calon Anggota…

8 jam yang lalu

Kementan Tegaskan Pelaku Perunggasan Komitmen Lakukan Perbaikan Harga Ayam Broiler

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di…

16 jam yang lalu

HKTI Lumajang Kawal Ketat LP2B, Tegaskan Tak Boleh Ada Alih Fungsi Lahan Produktif

MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan…

17 jam yang lalu

3 Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…

1 hari yang lalu

Menhaj Buka IEE 2026, Tegaskan Transformasi Haji dan Umrah Harus Berpihak kepada Jemaah

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…

1 hari yang lalu

Waka Komisi VII DPR: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dapat Buka Lapangan Kerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian…

1 hari yang lalu