NASIONAL

Demokrat Anggap JK Tak Konsisten dalam Berpolitik

MONITOR, Jakarta – Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean angkat bicara terkait langkah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi pihak terkait atas gugatan syarat cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Demokrat, JK tidak konsisten terhadap pernyataannya.

“Secara etika politik ya memang ini menjadi pertanyaan bagi publik karna kemarin pak JK sudah pernah melontarkan juga sikapnya tidak ingin lagi aktif di politik ya, tapi kenapa sekarang juga malah mengajukan diri sebagai pihak terkait. Ini akan dilihat publik sebagai sikap yang tidak konsisten,” kata Ferdinand di Jakarta, Jumat (20/7).

Namun, terlepas dari lolos tidaknya di MK, menurut Ferdinand itu menjadi hak konstitusional JK sebagai warga negara untuk mengajukan JR tersebut.

“Yang jelas bahwa pertama itu adalah hak konstitusional pak JK sendiri. Itu yang harus kita lihat, beliau berhak untuk mengajukan itu,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, bahwa sebenarnya PD mendukung JR tersebut agar segera diputuskan untuk diloloskan oleh MK, karena menurutnya supaya semua lebih terbuka dan bersifat demokratis.

“Harapan kami diterima saja biar lebih terbuka biar lebih bebas. Karna prinsip demokrasi ini masyarakat harus lebih terbuka harus lebih bebas mengimplementasikan dan merealisasikan hak demokratisnya,” tukasnya.

Ia berharap, putusan tersebut dipercepat agar segera dituntaskan sebelum jelang pendaftaran capres-cawapres. Kata dia, itu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

“Sehingga kami mendukung saja ya semoga itu segera diputus oleh MK sebelum tanggal 4 agustus nanti,” tandasnya.

Recent Posts

Kebijakan Presiden Prabowo Turunkan Harga Pupuk 20 Persen Pertama Kali dalam Sejarah

MONITOR, Jakarta - Untuk pertama kalinya dalam sejarah program pupuk bersubsidi, Pemerintah Republik Indonesia secara…

5 menit yang lalu

Catatan JMM Satu Tahun Pemerintahan Prabowo; 8 Gebrakan dari Pangan hingga Keimigrasian

MONITOR, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia…

36 menit yang lalu

DPR Wanti-wanti Agar Legalisasi Tambang Rakyat Tak Dimanfaatkan Pihak Nakal

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari memberikan dukungan terhadap kebijakan…

1 jam yang lalu

Momentum HSN 2025, GPK Ajak Stop Fitnah Kiai dan Dunia Pesantren

MONITOR, Jakarta - Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2025 menjadi momentum yang tepat untuk…

1 jam yang lalu

Kado Hari Santri, Presiden Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren

MONITOR, Jakarta - Kabar gembira datang bertepatan dengan peringatan Hari Santri 2025. Presiden Prabowo Subianto…

2 jam yang lalu

Gelar Peringatan HSN 2025, Rektor UIN Jakarta Harap Para Santri Terus Tingkatkan Ilmu dan Akhlak

MONITOR, Jakarta - Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Asep Saepudin Jahar, memimpin Upacara Peringatan…

2 jam yang lalu