BERITA

Sandi Kecewa Ketua DPRD Enggan Tandatangani LKPJ

MONITOR, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kecewa terhadap Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang enggan menandatangani Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Menurut Sandi, pihaknya sudah beberapa kali menggelar rapat dengan mitra kerjanya DPRD dalam membahas LKPK. Namun, dari rapat kerja teraebut nyatanya tak menghasilkan apa-apa.

“Saya tidak mengerti juga kenapa sikap Pak Pras bisa seperti itu. Buktinya itu tadi, beliau (Pras) masih belum mau tandatangani LKPJ kami,” ungkap Sandi di Balaikota Jakarta, Jumat (20/7).

Sandi pun menyebut, Pras tidak mau menandatangani LKPJ karena laporan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) terlalu besar, yakni mencapai Rp 13 Triliun.

“Makanya kita akan kasih penjelasan seandainya diperlukan kita siap, karena ini bagian dari legislasi dan bagaimana kita bisa sesuai dengan perundangan,” ujarnya.

Tidak hanya itu Sandi pun menyarankan agar proses pengesahan LKPJ dipisahkan dari proses politik.

“Proses pengesahan LKPJ ini karena ini suatu hal rutin sebetulnya dan kita sudah membuktikan dengan WTP kemarin,” pungkasnya.

Saat ini kinerja Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno, sedang menjadi sorotan. Ini terjadi karena adanya penggunaan anggaran yang tidak baik yang ditunjukan dengan membengkaknya uang SILPA APBD DKI Jakarta Tahun 2017 yang jumlahnya mencapai Rp13,165 triliun.

Padahal, menurut Komisi A DPRD Jakarta Inggard Joshua, membengkaknya SILPA di tahun 2017 bukan hasil kerja Anies-Sandi melainkan hasil kerja dari Basuki Tjahaha Purnama alias Ahok beserta wakilnya Djarot.

Recent Posts

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

6 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

6 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

16 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

16 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

20 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

21 jam yang lalu