MONITOR, Jakarta – Penandatanganan Conditional Sales Purchase Agreement (CSPA) antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dengan PT Pertamina (Persero) terkait akuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) membuat pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy (SPPGE) marah.
Ketua Umum SPPGE, Bagus Bramantio meniali akuisisi Pertagas oleh PGN bukanlah hal tepat, pasalanya Pertagas yang merupakan anak usaha pertamina sahamnya 100 persen milik pertamina, sedangkan PGN merupakan perusahaan yang 43 persen sahamnya dimiliki oleh publik, dimana 82 persen saham publik tersebut sudah jatuh ke investor asing.
“Baha tingkat kesehatan perusahaan, produktifitas dan profitabilitas Pertagas lebih baik dibandingkan dengan PGN. Jadi menurut kami aneh jika pemerintah melego kepemilikan 51 persen saham Pertamina di Pertagas kepada perushaan publik,” kata Bagus Bramantio di Jakarta, Kamis (19/7).
Menurutnya, valuasi saham Pertagas rentan terhadap permainan rekayasa oknum pemburu rente dan pihak swasta atau asing yang berkepantingan untuk mengeruk keuntungan bisnis nasional.
“Keputusan untuk mengambil langkah akuisisi dari tiga opsi aksi korporasi terkesan terburu-buru, tidak transparan dan tanpa kajian yang komprehensif,” tegas Bagus.
Lebih lanjut, Bagus menegaskan SPPGE menolak akuisisi Pertagas oleh PGN, serta menuntut agar CPSA di batalkan, serta seluruh akuisisi tersebut di hentikan. Selain itu, pihaknya menuntut dibentuknya kembali Direktorat Gas.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengaku mendukung langkah yang dilakukan oleh serikat pekerja PGE. Alasannya, aksi yang dilakukan tersebut merupakan upaya untuk menyelamatkan PT Pertamina.
“Tujuan aksi mereka ini menyuarakan terkait dengan kondisi keuangan pertamina, bahwa saat ini kondisi keuangan pertamina lagi berdarah-darah. Dengan begitu federasi bisa tau sehingga mereka bisa mengambil sikap untuk menyelamatkan Pertamina,” ungkapnya.
Menurut Mamit, aksi korporasi dengan cara mengakusisi anak usaha Pertamina oleh PGN memiliki kekhawatiran yang luar biasa, karena bisa saja kedepan Pertamina bernasib seperti Indosat.
“Ini dimulai dengan upaya pelemahan-pelemahan terhadap Pertamina, terutama pada sektor keuangan. Dan harapannya melalui aksi ini direksi dan pemerintah bisa mendengar, sehingga ada upaya penyelamatan terhadap Pertamina,” terang Mamit.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat jumlah produksi hasil perikanan hingga Oktober…
MONITOR, Jabar - Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan Peraturan Presiden (Perpres)…
MONITOR, Jakarta - Dalam peringatan Hari Anak Nasional Sedunia yang diperingati setiap 20 November, kenyataan…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira mempertanyakan dasar hukum kebijakan yang…
MONITOR, RIYADH - King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) telah meluncurkan Layanan Patologi…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) mengerahkan 5.940…