Wakil Ketua KPK Saut Situmoang mengaku menemukan modus baru dalam kasus korupsi
MONITOR, Jakarta – Tidak mudah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap. Dibutuhkan kejelihan, karena para tersangka menggunakan modus yang sulit diendus.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Rabu (18/7/2018). Menurut Saut, dalam transaksional, tersangka menggunakan kode yang sangat rumit dan sulit dipahami bahkan oleh KPK sendiri.
“Kode ini merupakan kombinasi angka dan huruf yang jika dilihat secara kasat mata tidak akan terbaca sebagai sebuah daftar ‘jatah dan fee proyek’ di Labuhanbatu,” ungkap Saut.
Juru bicara KPK Febri Diansyah menambahkan bahwa kode itu memuat nilai proyek, nilai fee, serta perusahaan yang akan menggarap proyek. “Nama proyek dituis seperti biasa, namun untuk penerima proyek memakai angka sebagai pengganti huruf. Jadi modusnya sangat rapih,” kata Febri.
Dalam OTT Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara kemarin, lanjut Febri, penerima dan pemberi suap tidak berada di lokasi ketika penyerahan uang dilakukan. ”Penyerahan uang dilakukan melalui sejumlah perantara. Sehingga, kasus ini cukup melibatkan banyak orang,” ujarnya.
KPK melakukan OTT, Selasa (17/7/2018). Sebelumnya, KPK mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang dari Pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi, Effendy Sahputra, kepada Pangonal. Selain mengamankan Pangonal dan Effendy beserta barang bukti transaksi.
MONITOR, Jakarta - Menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 H, Pertamina Patra Niaga kembali memastikan…
MONITOR, Jakarta - Pada fase Wukuf, ada 1.392 jemaah haji Indonesia dari kloter (kelompok terbang)…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengecam serangan militer Israel terhadap Rumah Sakit…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti insiden longsor yang merenggut 21…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepakat bekerja sama dengan Kongres…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengkritik program Bantuan Subsidi Upah (BSU)…