Kementan Targetkan e-Goverment 2019 Diatas Rata-rata

MONITOR, Bogor – Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro, mengingatkan jajarannya agar terus meningkatkan integritas dalam melayani kepentingan publik. Selain itu, ia meminta agar jajaran Kementan khususnya Unit Pelayanan Teknis (UPT) agar senantiasa bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Aparatur pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) harus memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme,” ujar Syukur dalam acara Forum Kordinasi Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pertanian Tahun 2018 yang berlangsung di Bogor, Minggu (15/7) lalu.

Acara yang mengundang seluruh Kepala UPT Lingkup Kementerian Pertanian ini mengangkat tema “meningkatkan peran Unit Pelaksana Teknis dalam meningkatkan akselerasi penerapan e-goverment dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan pelayanan publik”.

Syukur menjelaskan tujuan acara tersebut untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar UPT Lingkup Kementerian Pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian.

Lebih lanjut ia menambahkan, acara tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja untuk mendukung percepatan pencapaian program kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan penerapan e-government dibidang kelembagaan dan pelayanan publik.

“Di era Jokowi-JK ini, pemerintah sangat concern dengan pelayanan publik, sehingga e-government harus dimaksimalkan,” ujar Syukur.

Ia menambahkan, target Kementan di tahun 2019 sistem e-goverment harus mencapai rata-rata. “Target kami di tahun 2019 nanti e-government semua UPT kami sudah diatas rata-rata,” tambahnya.

“Indikator dari keberhasilan ini adalah publik merasa terlayani dan puas dengan pelayanan yang ada di kami,” tegas Syukur.

Melalui acara ini, ia berharap terjalin komunikasi dan kordinasi antar UPT, dan dapat terwujud sistem kelembagaan dan SDM yg efektif dan efisien dalam mendukung program pertanian. Terwujud pelayanan publik di lingkup Kementerian Pertanian yang cepat, tepat, transparan, profesional, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna.