Hasto Tegaskan Semua Caleg PDIP Bebas dari Perkara Hukum

MONITOR, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan memastikan bakal calon legislatif (Bacaleg) yang didaftarkan di KPU RI bebas dari jerat kasus korupsi dan perkara hukum lainnya. Hal ini diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai mendampingi penyerahan berkas bacaleg hari ini, Selasa (17/7).

Tak hanya itu, ia juga mengklaim pihaknya mencalonkan sejumlah orang-orang yang berkualitas dan berintegritas. Hasto mencontohkan, partainya menolak beberapa calon yang tengah tersandung kasus hukum di daerah.

“Kami tidak ingin mencalonkan calon yang punya persoalan hukum. di Sumatera Utara ada beberapa calon anggota legislatif yang sedang mendalami proses pemeriksaan atas kasus hukum. Maka DPP mengambil keputusan untuk tidak mencalonkan yang bersangkutan,” kata Hasto di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/7).

Penolakan itu, dikatakan Hasto, sebagai bentuk ketegasan dan tanggung jawab PDIP untuk menjaring seluruh calon yang rekam jejaknya bagus dan betul-betul dipersiapkan. Tak hanya itu, Hasto juga mengatakan, pihaknya telah mendaftarkan 575 caleg DPR dari 80 Daerah Pemilihan. Termasuk 30 persen lebih kuota perempuan.

“Dari secara keseluruhan. Total calon anggota legislatif perempuan adalah 37,46 persen,” ujar politikus kelahiran Yogyakarta ini.

Lebih dari itu, Hasto membeberkan, kalau pihaknya juga menjaring sejumlah artis atau pekerja seni serta menteri atau pejabat kabinet, untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif di DPR RI pada Pemilu 2019.

“Mereka yang punya perhatian besar terhadap kesehatan, pendirian Pancasila di kawasan perbatasan, akademisi, para artis dan tokoh kebudayaan kami calonkan,” tukasnya.

Adapun sederet nama publik figur, yang dicalonkan PDIP seperti penyanyi Krisdayanti, musisi band Radja, Ian Kasela, selebritis Jeffry Waworuntu, musisi Harvey Malaiholo dan Lita Zein, Kirana Larasati, Chicha Koeswoyo, Iis Sugianto, Angel Karamoy dan lain-lain. Tak hanya itu sederet nama pejabat elektoral seperti menteri dan pejabat kabinet, salah satunya adalah Staff Khusus Presiden Jokowi bidang Komunikasi yang juga mantan Pelaksana tugas Pimpinan KPK Johan Budi.