POLITIK

Misi Tumbangkan Jokowi, PKS Berharap Demokrat Gabung Gerindra dan PAN

MONITOR, Jakarta – Koalisi tiga partai yakni Gerindra, PKS, dan PAN dianggap belum cukup untuk dapat menumbangkan Joko Widodo yang notabene petahana di Pilpres 2019 nanti. Oleh karenanya, parpol tiga serangkai tersebut harus mencari dukungan tambahan dari parpol lain.

Presiden PKS Sohibul Iman berharap Partai Demokrat mau merapat. Kemungkinan Demokrat bersedia bergabung mengingat partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga membutuhkan kekuatan tambahan.

Peluang bergabung Demokrat dengan koalisi tiga parpol (Gerindra, PAN, PKS), kata politikus kelahiran 1965 itu sudah ada sinyal dari pertemuan antarelit parpol. ”Sudah ada langkah awal pertemuan Pak Prabowo dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Pak Syarief Hasan,” tandasnya.

”Sekarang kami (PKS) mendorong Pak Prabowo bertemu dengan Pak SBY sehingga kami bertiga bisa terbuka menerima Demokrat. Kami berharap ini dilakukan sebelum tanggal 10 Agustus,” sambungnya.

Sohibul Iman juga mengungkapkan, PKS akan mendeklarasikan nama-nama kandidat capres dan cawapres yang diusung partainya di Pilpres 2019 pada Agustus mendatang. ”Calon presiden dan wakil presiden yang diusung PKS dideklarasikan sebelum 10 Agustus,”’ katanya.

Dia mengungkapkan, pertemuan terakhir antara PKS, PAN, dan Gerindra di kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merupakan upaya komunikasi yang lebih intens dalam membentuk koalisi.

’’Di Kertanegara membahas yang sudah lama. Ada perkembangan yang kami bahas, termasuk dari Pak Prabowo,’’ ujar Sohibul.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa penentuan koalisi antara PAN, PKS, dan Gerindra belum memastikan pasangan calon yang diusung. PAN baru memastikan rekomendasi untuk pilpres dalam forum rapat kerja nasional. ”Batas akhirnya kan 10 Agustus. Masih ada sisa waktu, masih dinamis,” ujar Viva.

Soal nama, PAN masih menyodorkan Ketua Umum Zulkifli Hasan sebagai prioritas. Namun, koalisi partai tidak bakal membahas figur pasangan calon lebih dulu. Koalisi partai di luar Jokowi akan menentukan platform lebih dulu demi menyamakan pandangan.

”Kalau soal figur, nanti dibahas secara kekeluargaan tanpa voting. Ingat ya, tanpa voting,” pungkasnya.

Recent Posts

Kementerian UMKM dan BPOM Percepat Akses Perizinan UMK Pangan Olahan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Badan Pengawas Obat dan…

3 jam yang lalu

HUT ke-79 Kemnaker Jadi Momentum Perkuat Vokasi dan Transformasi Green Office

MONITOR, Jakarta — Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadi momentum memperkuat transformasi…

3 jam yang lalu

Milenial dan Gen Z Dominasi Pemilih 2029, Komisi II DPR Dorong Regulasi Pemilu Berbasis Digital Termasuk Soal AI

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menyoroti data terbaru dari Komisi…

6 jam yang lalu

Gus Hery Puncaki Polling Caketum PBNU Versi NU Online, Jadi Kuda Hitam Muktamar ke-35?

MONITOR, Jakarta - Bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35…

6 jam yang lalu

Legislator Geram Pakan Satwa KBS Dikorupsi: Hak Hewan Saja Diambil, Keji dan Tak Punya Hati Nurani

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan geram dengan praktik kasus korupsi…

6 jam yang lalu

Kementerian UMKM dan APSKI Perkuat Ekosistem Kewirausahaan Perguruan Tinggi

MONITOR, Kuta — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran perguruan…

12 jam yang lalu