etua Bidang Advokasi Hukum Partai Hanura Dodi S Abdulkadir (dok: Rangga Monitor)
MONITOR, Jakarta – Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Hanura Dodi S Abdulkadir menduga perubahan data partainya di sistem informasi politik (sipol) KPU ada kaitannya dengan Rakortas Kemenkopolhukam beberapa hari lalu. Rapat yang dikomandoi oleh Wiranto tersebut, dikatakan Dodi, membahas persoalan Hanura secara khusus.
“Saya dapat bocoran surat Rakortasnya itu mengundang Menkumham, Ketua KPU dan lainnya untuk membahas Partai Hanura,” ungkap Dodi di The City Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/7).
“Saya jadi bingung sendiri, karena kita dulu anggap Wiranto bagian dari solusi atas kemelut ini ternyata malah kesannya bagian dari masalah. Mestinya (kalau) mau bahas Hanura ya duduk bareng OSO (Oesman Sapta Odang), bukan malah gunakan fasilitas negara,” sambungnya.
Lebih lanjut ia mengharap agar KPU tak lantas mengikuti kemauan dari Wiranto yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Hanura. Ia juga menuturkan, urusan antara Hanura dan Wiranto masih berlanjut.
“Saya harap KPU jangan mengikuti apa maunya Wiranto selaku Menko Polhukam dan tidak perlu tunduk dengan dia. KPU harus tetap independen. Urusan Pak Wiranto belum selesai sama kita,” ucap Dodi.
Dodi juga berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat mengevaluasi kinerja jajarannya. “Saya harap kepada Pak Jokowi selaku presiden mengevaluasi keberadaan kepemimpinan semacam ini,” tandasnya.
MONITOR, Jakarta - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dicegah sebelum meluas, bukan baru ditangani…
MONITOR, Jakarta - Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) meminta DPR dan pemerintah tidak membiarkan polemik pemakzulan…
MONITOR, Jakarta - Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang diperkirakan mencapai 1,4 triliun dolar AS…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih peringkat 10 dalam ajang Danantara…
MONITOR, Jakarta - Integrasi tata kelola syariah dan model bisnis hibrida menjadi kunci keberlanjutan wakaf…