Beri Selamat ke Ade Yasin di Pilbup Bogor, Menag dan Wantimpres Dinilai Tak Punya Etika Demokrasi

MONITOR, Bogor – Ada pemadangan janggal di depan posko pemenangan pasangan calon bupati Ade yasin – Iwan Seyiawan pada tanggal 28/6/2018. Ada beberapa karangan bunga ucapan selamat atas kemenangan pasangan ini dalam Pilkada Kabupaten Bogor padahal hasil rekapitulasi penghitugan KPU masih berjalan (22 %).

Hal ini dikatakan janggal karena dalam karangan bunga itu tertulis jabatan negara yaitu Menteri Agama RI dan Watimpres RI. Peristiwa ini membuat aktivis pemuda dan mahasiswa di Kabupaten mempertanyakan nilai etik Menteri Agama RI bapak Lukman Hakim Saifuddin dan Anggota Watimpres RI bapak Suharso Monoarfa.

Roza seorang aktivis mahasiswa Universitas Djuanda mengkritisi hal ini, “ Jika benar karangan bunga tersebut betul dikirim oleh pak menteri agama dan dewan pertimbangan preseiden maka kita harus kritisi kedua orang tersebut karena tidak memberikan pelajaran etika berdemokrasi yang baik bagi Pemuda !!!” ujar Roza yang juga ketua OKP besar di Kabupaten Bogor.

“Pak Lukman Hakim Saifudin dan Suharso Monoarfa itu kan mantan aktivis mahasiswa dan kini mejadi Pejabat Tinggi negara, saya tidak percaya mereka yang mengirimkan karangan bunga itu ke Gedung Pemenangan Ade Yasin !!” tambahnya.

Roza menegaskan seharusnya kalau benar Lukman yang mengirimkan karangan bunga ucapan selamat lebih baik sebagai Ketua Majelis Pakar PPP. Begitupun Suharso Monoarfa baiknya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PPP.

“Kalau ini pas. Karena Ade Yasin dan mereka satu partai.” tandasnya.

“Pejabat Tinggi Negara seharusnya paham akan hal yang saya jelaskan diatas !” seru Roza. Oleh karena itu Roza meminta agar kedua pejabat itu mengklarifikasi pengiriman karangan bunga ini,” tandasnya.

Jika tidak ada klarifikasi hal ini, Roza mengatakan dirinya bersama teman-teman aktivis mahasiswa se-kabupaten Bogor akan datang dan melakukan aksi ke Kantor kementerian agama dan kantor watimpres di Jakarta.

“Klarifiksi ini menjaadi penting agar hal ini tidak menjadi preseden buruk dalam proses berdemokrasi di Indonesia yang kita cintai bersama. Pejabat seharusnya memberikan contoh yang baik untuk anak muda,” pungkasnya.