NASIONAL

Wakil Ketua MPR Minta Aparat Keamanan Netral Jelang Pilkada

MONITOR, Jakarta – Jelang pertarungan politik dalam suasana pemilu, pilkada dan pilpres, masih saja ditemukan oknum aparat keamanan yang dengan sengaja ikut bermain dalam pusaran politik praktis, sebagaimana seharusnya TNI dan Polri sebagai aparat pihak kemananan yang bertugas mengamankan pilkada harus bersikap netral.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku, dalam pantauannya di lapangan masih ditemukannya indikasi upaya dari oknum aparat yang tidak bersikap netral dan cenderung memihak kepada salah satu kandidat.

“Dari beberapa laporan teman-teman di lapangan baik dpd, dpc memang kami merasakan beberapa indikasi dari oknum-oknum aparat yang dianggap tidak netral dan bahkan terindikasi melakukan beberapa tindakan yang terindikasi memihak kepada salah satu kandidat,” kata Muzani, di kediaman dinas Ketua MPR RI, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Senin (25/6).

Adapun temuan indikasi tersebut dikatakan oleh Sekertaris Jendral (Sekjend) Partai Gerindra ini ialah seperti adanya mobilisir dan pengorganisiran terhadap perangkat pemerintah daerah yang mengacu kepada salah satu pasangan calon tertentu.

“Iya, indikasi-indikasi itu misalnya pemanggilan terhadap sejumlah kepala desa, kepala kelurahan,  kami telah temukan di beberapa provinsi kabupaten kota, kemudian indikasi lain yang dilaporkan aparat adalah mengacu pada nomor dengan kandidat tertentu dan seterusnya,” ujarnya.

Dengan begitu, Muzani berharap baik di tingkatan kabupaten maupun kota termasuk di provinsi dalam pemilihan gubernur aparat kemanan tetap menjaga netralitas menjaga posisi yang sama dengan semua kekuatan calon yang akan berlaga pada pemilhan kepala daerah yang akan berlangsung pada hari rabu 27 Juni.

“Kami berharap netraliras aparat dijaga dengan baik karena kita percaya bahwa ini adalah sebuah proses demokrasi dimana aparat menjaga agar kebebasan rakyat memilih calon pemimpinnya dengan bebas dan bersuka ria sebagaimana kita menghdapi suasana lebaran dengan semangat suka ria itu,” imbuhnya.

Selain itu, Muzani juga menegaskan, bahwa pihaknya sejauh ini sedang mengumpulkan data beserta bukti temuan dilapangan guna memperkuat jika ada temuan seperti kasus serupa agar dilaporkan karena menurutnya hal tersebut dapat menciderai semangat demokrasi yang sudah terbangun apik.

“Sejauh ini indikasi itu sedang kita kumpulkan data itu, kalau itu indikasinya kuat dan bisa diajukan sebagai sebuah laporan tentu saja dilakukan, jika indikasi masih baru tanda-tanda awal tentu saja kami menghimbau dan mengharapkan netralitas seluruh aparat yang terkait menjaga kesucian dmokrasi ini,” pungkasnya.

Recent Posts

Perpres Pengembangan Kewirausahaan Terbit Perkuat Ekosistem Wirausaha di Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa terbitnya Peraturan Presiden…

50 menit yang lalu

GMI Soroti Spanduk Penolakan Rencana Safari Politik Jokowi ke Lebak

MONITOR, Lebak – Rencana kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), ke Kabupaten Lebak memunculkan…

2 jam yang lalu

Kemenag Imbau Peserta Zikir dan Doa Kebangsaan Datang Lebih Awal

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama selaku penanggung jawab penyelenggaraan dan Doa Kebangsaan pada Sabtu, 1 Agustus…

5 jam yang lalu

Perkuat Kompetensi Pekerja, Kemnaker Ajak Perusahaan Manfaatkan Insentif Pajak Super Tax Deduction

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak perusahaan memanfaatkan insentif pajak Super Tax Deduction (STD)…

7 jam yang lalu

Jasa Marga Perluas Akses Pasar UMKM Binaan untuk Wujudkan Produk Lokal Go Internasional

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro,…

7 jam yang lalu

Kemenag Sediakan Layanan Kesehatan selama Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas

MONITOR, Jakarta - Masyarakat yang akan menghadiri Zikir dan Doa Kebangsaan di Lapangan Monas, Jakarta,…

7 jam yang lalu