KUMITRA Buka Akses Usaha Mikro Aceh ke Rantai Pasok Ritel

NONITOR, Aceh – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas akses pasar bagi usaha mikro di Aceh melalui kemitraan rantai pasok dengan jaringan ritel sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi daerah pascabencana.

Upaya tersebut diwujudkan melalui temu bisnis Program KUMITRA (Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra) yang menghasilkan komitmen awal kemitraan dalam bentuk Letter of Intent (LOI) dengan potensi nilai transaksi mencapai Rp2,54 miliar.

Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian UMKM Pristiyanto, yang hadir mewakili sekaligus membacakan sambutan Plt. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Reghi Perdana, mengatakan Aceh menjadi salah satu lokus prioritas Program KUMITRA dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah terdampak bencana di Sumatra.

“Program KUMITRA hadir sebagai solusi konkret untuk membuka akses pasar yang masih menjadi tantangan bagi para pengusaha mikro. Dari forum temu bisnis Klinik UMKM Bangkit Aceh ini, telah disepakati komitmen awal kemitraan dalam bentuk Letter of Intent dengan potensi nilai transaksi mencapai Rp2,54 miliar,” kata Pristiyanto di Banda Aceh, Selasa (22/9).

Menurut dia, komitmen tersebut membuka peluang bagi 25 usaha mikro terpilih di Aceh untuk memperluas pemasaran produknya melalui jaringan ritel modern dan rantai pasok industri berskala lebih besar.

Temu bisnis tersebut merupakan bagian dari layanan Klinik UMKM Bangkit Aceh yang dilaksanakan melalui kolaborasi Kementerian UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, serta Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur Indonesia (ASPPENDO).

Kegiatan ini sekaligus menjadi puncak dari rangkaian intervensi pemulihan usaha yang telah berlangsung secara hibrida sejak Maret 2026, mulai dari webinar akses pasar, pelatihan standardisasi produk, kurasi mutu produk, hingga pendampingan bisnis secara intensif.

Reghi dalam sambutan yang dibacakan Pristiyanto menjelaskan, temu bisnis Program KUMITRA hingga saat ini telah dilaksanakan di empat lokasi, yakni Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kabupaten Tangerang, dan Aceh.

Dari pelaksanaan di empat daerah tersebut, total potensi transaksi yang dituangkan melalui LOI mencapai Rp13,74 miliar.

Reghi menekankan kepastian pasar atau off-taker menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ketahanan usaha mikro, terutama pada fase pemulihan pascabencana. Keterhubungan pengusaha UMKM dengan rantai pasok juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi di daerah.

Menurutnya, produk maupun jasa yang dihasilkan pengusaha UMKM perlu memiliki pasar yang mampu menyerap secara berkelanjutan. Karena itu, berbagai fasilitasi pemerintah, mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga bantuan sarana pengembangan usaha, perlu diikuti dengan pembukaan akses pemasaran yang semakin luas dan terukur.

“Pemasaran adalah pilar vital bagi keberlangsungan usaha mikro. Melalui perluasan akses pasar yang terstruktur, pengusaha UMKM di Aceh tidak hanya dapat memulihkan aktivitas bisnisnya pascabencana, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi, menyerap tenaga kerja lokal, dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat,” kata Reghi.

Dalam sesi tatap muka temu bisnis tersebut, para pengusaha mikro yang sebelumnya telah mengikuti proses kurasi dan presentasi bisnis secara daring mempresentasikan produk unggulan mereka di hadapan sejumlah mitra ritel, antara lain Suzuya Group, Alfamart, Indomaret, Simpang Lima, Aroma, dan Pusaka Souvenir Gallery.

Pertemuan tersebut tidak hanya membuka peluang transaksi, tetapi juga menjadi ruang bagi pengusaha mikro untuk memperoleh pemahaman mengenai persyaratan memasuki rantai pasok yang lebih luas, termasuk standardisasi mutu, kepatuhan terhadap izin edar, higienitas kemasan, dan kemampuan menjaga kontinuitas pasokan.

Salah satu peserta Klinik UMKM Bangkit Aceh, Nova, pendiri Inovasi Cantik asal Aceh Tamiang, mengatakan akses terhadap pasar yang stabil menjadi salah satu kebutuhan utama bagi pengusaha mikro yang tengah memulihkan usahanya setelah terdampak bencana.

“Pascabencana banjir yang melanda daerah kami hingga menghanyutkan galeri usaha, memulihkan omzet dan menemukan pasar yang stabil menjadi tantangan terberat. Melalui pendampingan Kementerian UMKM bersama ASPPENDO, kami dapat terhubung langsung dengan manajemen ritel modern,” kata Nova.

Ia mengatakan proses tersebut juga memberikan pemahaman mengenai standar kurasi mutu dan kemasan yang dibutuhkan pasar sehingga pengusaha dapat melakukan pembenahan produk sebelum memasuki jaringan pemasaran yang lebih luas.

“Kami mendapatkan pemahaman nyata mengenai standar kurasi mutu serta kemasan yang dibutuhkan pasar, dan kami sangat optimistis usaha ini dapat segera bangkit kembali,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian UMKM akan memperluas jaringan kemitraan rantai pasok usaha mikro ke sektor perhotelan dan pariwisata daerah melalui sinergi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Melalui skema tersebut, produk makanan olahan, minuman, cenderamata, dan kriya khas Aceh diarahkan agar memiliki peluang lebih besar untuk masuk dalam pengadaan kebutuhan operasional industri perhotelan dan ekosistem destinasi wisata secara berkelanjutan.

Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi pendamping, dan dunia usaha tersebut diharapkan dapat memperkuat akses pasar sekaligus membantu pengusaha mikro Aceh membangun kembali kegiatan usahanya secara lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing setelah terdampak bencana.