Prabowo Subianto saat kampanya Anies-Sandi
MONITOR, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai kondisi kebijakan utang yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat mengkhawatirkan yang akan berdampak pada kondisi perekonomian nasional kedepannya nanti.
Ia mengatakan jika kebijakan utang tidak pada tataran pemerintah pusat saja, melainkan juga dilakukan pada lembaga keuangan bahkan perusahaan plat merah .
“Utang-utang kita sudah sangat membahayakan. Selain utang pemerintah, ada utang lembaga-lembaga keuangan milik pemerintah dan utang-utang BUMN. Dan, kalau dijumlahkan sungguh sangat besar,” kata Prabowo disela-sela pertemuannya dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Kediaman Dinas, Widya Chandra, Senin (25/6).
Mantan Danjen Kopassus itu menerangkan, saat ini utang pemerintah memang sebesar Rp 4.000 triliun, tapi ada utang BUMN ditambah mencapai Rp 600 triliun. Ditambah lagi, sambung dia, utang lembaga keuangan publik sebeaar Rp 3850 triliun.
“Kalau kita jumlahi, ya hampir Rp 9.000 triliun. Makanya (data lembaga Moody’s yang jadi sumber rujukan berita Bloomberg)
Moody’s mengatakan (kondisi utang Indonesia ) bahaya,” pungkas jenderal bintang tiga tersebut.
Sempat diberitakan sebelumnya, mengutip Moody’s Investors Service, Senin (25/6/2018), lembaga rating ini memang mengeluarkan riset untuk menentukan rating Indonesia. Di dalamnya mencatat posisi external vulnerability index atau indeks kerentanan eksternal Indonesia sebesar 51%.
Indeks tersebut mengkalkulasi dari jumlah utang luar negeri (ULN) jangka pendek, utang jangka panjang jatuh tempo, dan total pemegang deposito non penduduk selama satu tahun dan kemudian dibagi dengan cadangan devisa. Data itu merupakan proyeksi untuk 2018.
Bloomberg pun mencatat, Indonesia di posisi kedua sebagai negara dengan tingkat kerentanan paling tinggi di Asia. Posisi pertama ada India dengan 74%.
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menaruh perhatian serius terhadap…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyoroti penangkapan buronan internasional kasus tindak…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti minimnya faktor keselamatan dan keamanan transportasi…
MONITOR, Jakarta - Akademisi, praktisi hukum, aktivis dan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong…
MONITOR, Tangerang Selatan – Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Reghi Perdana,…
MONITOR, Natuna - Potensi kelapa unggul asal Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, terus menarik minat pelaku…