MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar wacana pengguliran hak angket terkait penunjukan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jabar dihentikan. PAN pun menyesalkan pernyataan Bamsoet tersebut.
Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay menuturkan, Bamsoet seharusnya memfasilitasi wacana tersebut. Tak hanya itu, Saleh menilai, Bamsoet telah menggunakan pendapat pribadi untuk menganulir wacana yang datang dari partai oposisi tersebut.
“Jika telah sesuai dengan mekanisme yang ada, ketua DPR semestinya memfasilitasi agar pengusulan hak angket itu berjalan sebagaimana mestinya. Ketua DPR seakan menggunakan pendapat pribadi untuk menganulir usulan para anggota. Apalagi usulan itu berasal dari partai-partai yang berbeda dengan partainya ketua DPR,” kata Saleh kepada MONITOR, Sabtu (23/6).
Lebih lanjut, ia menyebut, Bamsoet sebagai Ketua DPR RI tak mampu merangkul aspirasi dari para anggotanya. Tak hanya membela pemerintah, dikatakan oleh Saleh, Politikus Golkar itu juga diharapkan dapat menyerap aspirasi anggota di DPR.
“Dalam kapasitasnya sebagai ketua, ketua DPR harus bisa merangkul semua pihak. Tidak hanya membela pemerintah, tetapi juga memperhatikan semua aspirasi anggota yang ada di DPR,” tuturnya.
Sebelumnya Bamsoet menyatakan tak setuju dengan wacana pengguliran hak angket tentang pelantikan Komjen Pol M Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat yang digulirkan di DPR. Ia meminta perdebatan pro dan kontra wacana tersebut untuk dihentikan.
“Perdebatan tentang pro-kontra dan rencana pengguliran hak angket di DPR terkait pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat jika dibiarkan berlarut-larut akan menguras energi bangsa,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jumat (22/6).
