Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani. Foto: Ist
MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arsul Sani menolak ikut sejumlah pihak yang mewacanakan untuk menggunakan hak angket dewan terkait penetapan polisi aktif Komjen Pol M Iriawan sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur Jawa Barat (Jabar).
“PPP akan menolak jika persoalan ini langsung disikapi dengan hak angket,” kata Arsul di Jakarta, Kamis (21/6).
Ia menilai penetapan tersebut bisa dibahas dan didalami pada tingkat rapat kerja (Raker) gabungan antar komisi saja.
“PPP berpendapat bahwa forum rapat kerja (Raker) gabungan pengawasan Komisi II dan Komisi III dengan Mendagri dan Kapolri yang melibatkan para ahli hukum yang pertama harus dipergunakan untuk mengklarifikasinya,” tambahnya.
Jika belum apa-apa langsung menggunakan hak angket, sambung dia, maka yang akan timbul adalah kegaduhan dalam proses pengajuan hak angketnya.
“Karena fraksi-fraksi koalisi pemerintahan kemungkinan besar akan menolak penggunaan hak angket untuk masalah tersebut sebelum didalami di Raker atau via hak mengajukan pertanyaan tersebut,” pungkas anggota komisi III DPR RI itu.
MONITOR, Jakarta - Tiga siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Pati memboyong dua medali emas…
MONITOR, Jakarta - Presiden Joko Widodo berpendapat kerja sama tim menjadi hal krusial dalam menjaga…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah…
MONITOR, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan mengoperasikan KA Lodaya relasi Bandung –…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menghadiri Halalbihalal yang digelar Pengurus Besar…
MONITOR, Jakarta - Industri alat kesehatan nasional terus berupaya untuk menembus pasar ekspor seiring dengan…