Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani. Foto: Ist
MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arsul Sani menolak ikut sejumlah pihak yang mewacanakan untuk menggunakan hak angket dewan terkait penetapan polisi aktif Komjen Pol M Iriawan sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur Jawa Barat (Jabar).
“PPP akan menolak jika persoalan ini langsung disikapi dengan hak angket,” kata Arsul di Jakarta, Kamis (21/6).
Ia menilai penetapan tersebut bisa dibahas dan didalami pada tingkat rapat kerja (Raker) gabungan antar komisi saja.
“PPP berpendapat bahwa forum rapat kerja (Raker) gabungan pengawasan Komisi II dan Komisi III dengan Mendagri dan Kapolri yang melibatkan para ahli hukum yang pertama harus dipergunakan untuk mengklarifikasinya,” tambahnya.
Jika belum apa-apa langsung menggunakan hak angket, sambung dia, maka yang akan timbul adalah kegaduhan dalam proses pengajuan hak angketnya.
“Karena fraksi-fraksi koalisi pemerintahan kemungkinan besar akan menolak penggunaan hak angket untuk masalah tersebut sebelum didalami di Raker atau via hak mengajukan pertanyaan tersebut,” pungkas anggota komisi III DPR RI itu.
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyiapkan peta jalan tata kelola Pekerja Rumah Tangga…
MONITOR, Jakarta - Lonjakan kasus penipuan dan penggelapan dana perjalanan ibadah kembali menjadi sorotan serius seiring…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) telah menyalurkan bantuan senilai Rp65,2 miliar untuk mendukung pemulihan…
MONITOR, MIRI, SARAWAK - Masa depan akuakultur global tidak cukup hanya diarahkan pada peningkatan produksi…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan…
MONITOR, Jakarta — Tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah di Tanah Air mendesak untuk dibenahi secara menyeluruh…