Pemerintah Dinilai Gagal Atasi Macet Arus Mudik Lebaran

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, angkat bicara soal terjadinya kemacetan panjang hingga puluhan kilometer di jalur tol Cikampek dan Cipali pada mudik Lebaran 2018. Fadli menilai, terjadinya kemacetan dan kepadatan kendaraan yang masih terlihat parah ketika arus mudik dan arus balik lebaran.

Menurutnya, hal itu menandakan pemerintah gagal kelola kemacetan mudik tahun ini. Di sisi lain juga menunjukkan pembangunan jalan tol ternyata tak efektif atasi kemacetan.

“Dari pemberitaan media dan laporan rekan-rekan yang mudik, kemacetan parah masih tetap terjadi di sejumlah ruas tol. Baik pada arus mudik maupun arus balik. Di tol Cikampek pada H-2 Idul Fitri, misalnya, terjadi kemacetan parah hingga 30 kilometer. Kemacetan lebih parah terjadi di ruas tol Cipali mencapai 42 kilometer. Begitu pula pada arus balik. Kemacetan sama parahnya terjadi pada ruas tol tersebut.” Kata Fadli kepada MONITOR, Jakarta, Kamis (21/6).

Menurutnya, Kemacetan parah di sejumlah ruas tol menandakan pemerintah belum berhasil antisipasi mudik lebaran. Tidak hanya itu klaim keberhasilan pemerintah soal atasi masalah kepadatan arus mudik dan perbaikan sejumlah infrastruktur juga belum bisa dijadikan solusi.

“Klaim keberhasilan terlalu dini yang digembar-gemborkan di media ternyata tak sesuai realita. Ini menunjukkan pembangunan sejumlah ruas tol baru yang selalu dibanggakan pemerintah, bukan solusi akhir. Pembangunan infrastruktur jalan bagus-bagus saja, tapi belum tentu dapat atasi kemacetan. Pemerintah juga harus menghitung jumlah mobil dengan kapasitas jalan dan pemenuhan pelayanan standar lainnya.” Tukasnya.

Adapun, Rekayasa lalu lintas berupa contraflow yang dilakukan petugas dinilai fadli tidak maksimal walaupun pemberlakuan arus lalu lintas itu pun terbilang sudah cukup panjang. Sehingga menurutnya, hal itu menjadi persoalan baru bagi para pengguna tol yang tak tahu soal kebijakan dadakan pemerintah tersebut.

“Contraflow juga tak maksimal mencegah atau sekedar mengurai kemacetan. Padahal, contraflow yang diberlakukan sudah sangat panjang. Bahkan bisa jadi penerapan contraflow kali ini terpanjang dalam sejarah Indonesia. Contraflow juga mengganggu masyarakat pengguna tol reguler yang tak tahu kebijakan ini.” Ungkapnya.

Dengan begitu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini mengira bahwa masyarakat telah dirugikan karena harus membayar tarif tol mahal, namun tetap merasakan kemacetan. Sementara itu, pengelola jalan tol mendapat keuntungan besar karena volume kendaraan yang tinggi. Kata dia, Seharusnya jalan tol adalah jalan bebas hambatan dan mempermudah perjalanan.

“Seperti pernah saya sampaikan, meski tarif tol terus naik, pengelola jalan tol kerap abai terhadap penyesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan pemeriksaan BPK 2017, ada sejumlah temuan pemenuhan SPM jalan tol yang tak memadai. Seperti belum adanya SOP pemeriksaan pemenuhan SPM yang lengkap, tak adanya penetapan standar penggunaan kecepatan tempuh rata-rata, dan beberapa ruas tol ditemukan masih tak penuhi indikator jumlah antrean kendaraan dan kecepatan tempuh minimal rata-rata,” imbuhnya

“Mestinya pemerintah instruksikan BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) fokus perbaiki kekurangan tersebut. Kalau SPM ini ditangani, kemacetan parah dalam momen mudik lebaran bisa diperbaiki.” Tambah Fadli.

Selain itu, Kemacetan parah juga menandakan kegagalan pemerintah memprediksi puncak kemacetan. Fadli mengatakan hal tersebut ialah menjadi aspek non-teknis yang tak kalah penting. Ia menegaskan, melesetnya prediksi arus puncak, baik mudik maupun balik, sangat dipengaruhi ketidaktegasan pemerintah ketika memutuskan lamanya cuti bersama Lebaran. Ia mengkalaim berakibat sejumlah perusahaan swasta terpaksa menggeser libur Lebaran untuk karyawan mereka.

“Pemerintah perlu memikirkan konsep yang lebih matang dalam mengelola mudik lebaran. Baik BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) maupun BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) harus menuntaskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol. Jangan sampai masyarakat pengguna jalan tol kembali dirugikan, membayar tarif yang makin mahal untuk pelayanan yang makin buruk.” Pungkasnya.