Rumuskan kebijakan, Prof Rokhmin dorong KKP perkuat hilirisasi dan daya saing produk laut

MONITOR, Jakarta – Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi sumber daya laut terbesar di dunia masih menghadapi persoalan mendasar dalam tata kelola sektor perikanan dan kelautan. Masalah itu bukan pada kurangnya sumber daya, melainkan pada cara negara mengelolanya.

Hal tersebut ditegaskan oleh anggota Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri  dalam Forum Konsultasi Pemangku Kepentingan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Jum’at (23/1/2026).

Pada kesempatan tersebut Rektor UMMI Bogor itu melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekspor produk perikanan Indonesia yang masih didominasi bahan mentah. “Kalau kita terus mengekspor ikan dalam bentuk bahan mentah, itu sama saja kita membuka lowongan kerja untuk orang asing di luar negeri,” ujarnya.

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia(MAI) itu menegaskan bahwa ekspor ikan mentah—baik dalam bentuk ikan segar, beku, maupun komoditas seperti rumput laut kering—membuat Indonesia hanya menikmati keuntungan dari sisi volume, sementara nilai tambah, lapangan kerja, dan penguasaan teknologi justru dinikmati negara lain.

Nilai Tambah yang Hilang

Prof Rokhmin menilai, orientasi kebijakan yang masih menempatkan ekspor bahan baku sebagai indikator keberhasilan merupakan kesalahan mendasar dalam pembangunan ekonomi kelautan. Negara, kata dia, seharusnya menjadikan industri pengolahan dalam negeri sebagai jantung kebijakan perikanan nasional.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University itu juga menyoroti keterbatasan infrastruktur pendukung, khususnya rantai dingin (cold chain), yang menyebabkan hasil tangkapan nelayan tidak terserap optimal oleh industri pengolahan dalam negeri. Akibatnya, produk laut dijual dalam kondisi mentah atau setengah jadi ke luar negeri.

“Kapasitas cold storage nasional kita masih sangat terbatas. Akibatnya, ikan buru-buru dijual mentah. Ini persoalan struktural yang harus segera dibenahi,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Prof Rokhmin, menjelaskan mengapa negara-negara dengan sumber daya laut lebih kecil justru mampu memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar dari sektor perikanan.

Produk Tetangga Lebih Laris

Persoalan lain yang disoroti Prof Rokhmin adalah kalahnya daya saing produk laut Indonesia dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Dalam forum yang sama, ia mempertanyakan mengapa produk perikanan Indonesia belum menjadi pemain utama di pasar global.

“Kenapa ikan negara tetangga bisa lebih laris? Salah satunya karena approval number atau izin unit pengolahan mereka jauh lebih banyak dibandingkan Indonesia,” ujar Rokhmin.

Approval number menjadi prasyarat utama untuk menembus pasar ekspor, terutama Uni Eropa dan Amerika Serikat. Menurut Rokhmin, jumlah unit pengolahan Indonesia yang memiliki izin internasional masih tertinggal, mencerminkan lemahnya dukungan sistemik terhadap industri hilir perikanan.

Selain itu, ia menegaskan bahwa efisiensi logistik dan biaya produksi menjadi faktor penentu dalam persaingan global. “Kalau mutu sama tapi harga kita lebih mahal, pembeli pasti memilih produk Thailand atau Vietnam. Jadi, efisiensi itu harga mati,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap standar internasional, mulai dari keamanan pangan hingga keberlanjutan lingkungan, yang kini menjadi syarat utama perdagangan global produk perikanan.

Belajar dari Singapura

Dalam kesempatan itu, Prof Rokhmin mengajak pemerintah belajar dari negara seperti Singapura, yang meski memiliki sumber daya alam terbatas, mampu menjadikan sektor kelautan sebagai penggerak ekonomi bernilai tinggi.

Menurutnya, kunci keberhasilan bukan pada besarnya sumber daya, melainkan pada arah kebijakan yang konsisten mendorong hilirisasi dan ekonomi rakyat.

“Pemerintah harus mendorong ekonomi rakyat lewat sektor kelautan. Jangan hanya mengejar ekspor, tapi pastikan manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pengembangan industri kelautan harus diarahkan untuk menyerap tenaga kerja lokal, memperkuat UMKM pesisir, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Hilirisasi sebagai Jalan Strategis

Rokhmin menyimpulkan bahwa masa depan sektor perikanan Indonesia sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah melakukan perubahan paradigma—dari orientasi ekspor bahan mentah menuju penguatan industri bernilai tambah tinggi.

Ia mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri pengolahan, memperluas infrastruktur logistik dan rantai dingin, serta meningkatkan dukungan terhadap sertifikasi dan standardisasi internasional.

Menurutnya, tanpa langkah tersebut, Indonesia akan terus berada pada posisi sebagai pemasok bahan baku, sementara keuntungan terbesar dinikmati negara lain.

“Kalau kita tidak segera berbenah, potensi besar laut Indonesia hanya akan jadi angka statistik, bukan sumber kesejahteraan rakyat,” tegasnya.