Kamis, 25 April, 2024

Mantap Dukung Jokowi, PPP Tak Tertarik Wacana Koalisi Keumatan

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi angkat bicara terkait sikap partainya menyikapi wacana koalisi keumatan yang digagas Habib Rizieq Shihab. Thomafi berpandangan jika pada prinsipnya setiap ikhtiar yang bertujuan untuk kemaslahatan banyak orang silahkan saja. Terlebih koalisi tersebut ancang-ancang untuk pilpres 2019.

Terkait dengan sikap PPP, Thomafi menegaskan PPP sama sekali tidak bergeming dan tetap mendukung Presiden Joko Widodo untuk memimpin kembali dua periode.

“Ada beberapa rekan menanyakan soal sikap PPP tentang Koalisi Keumatan yang digagas oleh Habib Riziq Shihab. Prinsipnya, setiap ikhtiar yang bertujuan untuk kemaslahatan banyak orang, ya silakan saja. Jika koalisi yang dimaksud dalam rangka Pilpres 2019, keputusan PPP dari awal secara tegas mendukung Presiden Jokowi untuk dua periode masa jabatan,” kata Arwani kepada MONITOR, Jakarta, Rabu (6/6).

Meskipun demikian, Arwani menjelaskan jika energi koalisi keumatan untuk merespons politik saat ini, khususnya terkait dinamika di parlemen. Ia mengklaim bahwa PPP justru ingin mengajak teman-teman di koalisi tersebut untuk melakukan langkah nyata untuk kepentingan umat. Menurutnya, saat ini jelas dihadapan mata bahwa pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol hingga saat ini tidak mengalami kemajuan yang signifikan.

- Advertisement -

“Fraksi-fraksi yang disebut masuk dalam koalisi keumatan, seperti Fraksi Gerindra, Fraksi PKS dan Fraksi PAN mestinya dapat bersama PPP untuk segera menuntaskan pembahasan RUU ini. Secara substansial, sebab RUU ini memiliki dimensi keumatan yang nyata,” ujar Arwani

Untuk itu, Ketua Fraksi PPP MPR RI ini juga menyarankan agar Koalisi yang menamakan dirinya sebagai “Koalisi Keumatan” itu untuk melakukan langkah nyata dengan turut aktif memperjuangkan politik legislasi yang nyata-nyata memperjuangkan kemasalahatan umat yang salah satunya RUU Larangan Minuman Beralkohol bahkan norma mengenai pemidanaan terhadap tindakan LGBT dalam RKUHP juga harus disoroti.

“Alangkah baiknya melakukan langkah nyata Jargon keumatan baiknya dikonkretkan dengan kerja politik nyata di parlemen mulai politik legislasi maupun politik anggaran yang berorientasi pada kemasalahatan umat. Fraksi PPP sejak awal konsisten memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran yang berorientasi keumatan,” pungkasnya.

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

TERPOPULER