Categories: Uncategorized

Soal Koruptor Tak Boleh Nyaleg, Pengamat: Jangan Dibesar-besarkan

MONITOR, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai, berbagai isu yang mewarnai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai legislatif 2019 yang kini tengah digodog, tidak perlu dibesar-besarkan.

Pasalnya, kata Margarito, persoalan tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar yang mengamanatkan pencabutan hak politik mantan narapidana.

“Kita tidak usah berpopuler tentang isu yang secara sistem itu tidak punya dasar. Karena jika anda membatasi, kalau orang punya hak boleh. Tapi sistem kita bilang anda mesti pakai UUD, atau kalau tidak dicabut oleh pengadilan,” kata Margarito di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5).

Untuk itu ia berpesan, agar isu-isu semacam itu tidak dibesar-besarnya. Ia pun menilai hanya orang bodoh yang membesar-besarkan isu semacam itu.

“Tetapi kan ini isu populer, yang mendukung ini kan hanya ‘orang-orang bodoh’ penolakan koruptor jadi caleg, padahal apa bedanya koruptor dengan tukang tipu, penggelapan,” pungkasnya.

Recent Posts

Kemenperin: Penguatan Tata Kelola Produk Dalam Negeri Dongkrak Kinerja Ekonomi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian konsisten untuk terus melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri…

46 menit yang lalu

Jasamarga Transjawa Bantu Pembangunan Masjid Asy Syuhada Kota Bekasi

MONITOR, Bekasi — Sebagai bentuk nyata kepedulian dalam menghadirkan fasilitas ibadah yang memadai bagi jamaah…

1 jam yang lalu

Kemenperin: SDM Kompeten Topang Kebangkitan Industri TPT Nasional

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian bertekad untuk membangkitkan kembali kinerja industri tekstil dan produk tekstil…

1 jam yang lalu

Tangsel Luncurkan 54 Koperasi Merah Putih di Seluruh Kelurahan

MONITOR, Tangsel - Sebanyak 54 unit Koperasi Merah Putih resmi beroperasi di seluruh kelurahan Kota…

4 jam yang lalu

BP Haji Dorong RUU Haji Segera Disahkan

MONITOR, Padang - Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), KH Moch. Irfan Yusuf (Gus Irfan)…

4 jam yang lalu

Eks Marinir Minta Pulang Usai Jadi Prajurit Rusia, DPR: Pemerintah Tak Wajib Beri Perlindungan Bila Status WNI-nya Hilang

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, memberikan tanggapan terkait viralnya video…

9 jam yang lalu