Wakil Ketua DPR Yakin Penyerangan Ahmadiyah Bermuatan Politis

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto menilai kejadian penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah yang terjadi di Lombok Timur sudah memasuki ranah politik. Menurutnya, aparat penegak hukum harus mengusutnya mengingat negara Indonesia yang menjunjung tinggi hukum sebagai suatu panglima.

“Tentunya kita menyerahkan sepenuhnya kepada penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dan kami yakini penegakan hukum sudah mulai bekerja dan semuanya sudah juga melihat kerjanya secara komprehensif sehingga kita tentunya mempercayakan itu sepenuhnya dan kita cukup memberikan pengawasan dan kita akan check and balance bahwa itu betul-betul dilaksanakan secara tidak tebang pilih, transparan, dan akuntabel,” kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5).

Meskipun demikian, menurut Agus dalam kasus yang menimpa jamaah Ahmadiyah tersebut perlu adanya suatu perlindungan hukum dan hingga sampai saat ini hal itu belum ada aturan dari Undang-Undang yang mengatur akan hal itu. Maka dari itu ia meminta agar pemerintah serius melihat hal ini dengan kacamata hukum.

“Itulah saya sampaikan ini berkaitan dengan wilayah-wilayah hukum sedangkan di wilayah hukum ada penegakan hukum, sehingga ada satu kriteria ada satu batasan ada sesuatu hal yang harus dilaksanakan, tentunya di dalam batasan-batasan itu kita semua memberikan pengawasan supaya penegakan hukum itu transparan dan akuntabel,” imbuhnya.

Dengan begitu, ia mengharapkan bahwa pemerintah dan pihak penegak hukum agar segera memberikan solusi dan penyelesaian hukum sehingga akan jelas bagaimana aturan dan status jamaah Ahmadiyah di mata hukum. Kata dia, peraturan tersebut mesti disesuaikan terlebih dahulu.

“Tentunya semua harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang telah ada dan berlaku, sehingga seluruhnya itu yang sudah diberlakukan peraturan perudangan itu yang berkaitan dengan hal yang tadi ada tentunya harus disesuaikan,” tandasnya.